Delapan Fraksi DPRD Kota Pontianak Sepakat Bahas RAPBD 2025

13 November 2024 19:47 WIB
Pj Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menerima draf pangan fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap RAPBD Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025. (Insidepontianak.com/Andi Ridwansyah)

PONTIANAK, insidepontianak.com - Delapan Fraksi DPRD Kota Pontianak sepakat melanjutkan pembahasan RAPBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025.

Persetujuan ini disampaikan dalam parupurna DPRD Kota Pontianak yang digelar, Rabu (13/11/2024). Parupurna ini beragendakan penyampaian pendapat fraksi-fraksi. 

Juru bicara Partai Demokrat, Mesbahun memberikan sejumlah catatan yang mesti jadi perhatian. Yaitu terkait pendapatan asli daerah atau PAD.  Menurutnya, PAD Kota Pontianak masih perlu dipacu. 

"Perlu ada upaya konkret mendorong peningkatan pendapatan PAD," katanya. 
Untuk peningkatkan itu, dia menilai perlunya sinergi lembaga legislatif dan eksekutif.

Mengapa peningkatkan PAD jadi penting? Sebab, dengan peningkatan PAD maka ada anggaran yang bisa dioptimlkan untuk pembangunan.

Di sisi lain, Fraksi Demokrat juga menyoroti soal Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau SiLPA yang tersisa sebanyak Rp23 miliar. 

"Kita berharap, ke depan perencanaan pembangunan dapat lebih optimal, sehingga anggaran dapat terserap dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," paparnya. 

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB, Huddin mengapresiasi APBD Kota Pontianak yang mengalami peningkatan.

Namun, PKB memberikan sejumlah catatan yang diharapkan menjadi perhatian dinas terkait banjir. 

"Kondisi banjir kerap terjadi di Sepakat II dan Purnama saat musim hujan," kata Huddin. 

Selain itu, PKB juga menyoroti masalah kebocoran pipa PDAM yang masih kerap ditemukan sehingga menyebakan pasokan air bersih berkurang. Ia mendorong persoalan ini diatasi sampai tuntas. Harus ada solusi yang tepat.

Sementara Fraksi PPP, Hanura dan PAN, mendorong sinergi pemerintah Kota Pontianak dan Badan Pertanahan Nasional menyikapi lambanya pengurusan pelayanan pertanahan, sehingga pemasukan negara dalam pajak BPHTB kurang maksimal. 

"Perlunya juga perhatian khusus keselamatan siswa-siswi karena kurang memadainya fasilitas seperti trotoar, rambu-rambu peringatan dan marka jalan," kata Ketua Fraksi PPP, Hanura dan PAN, Erwin. 

Dia juga mendorong agar pohon besar yang mulai tinggi dipangkas, karena sangat membahayakan masyarakat. Apalagi saat ini memasuki musim hujan yang kerap disertai angin kencang. 

"Pohon di simpang Jalan Uray Bawadi dan Swignyo misalnya karena sangat membahayakan masyarakat," paparnya. 

Sementara itu, Pj Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto memastikan, masing-masing fraksi-fraksi sepakat melanjutkan pembahasan RAPBD Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025.

Ia mengaku mendapat banyak masukan, yang sangat berharga untuk pembangunan ke depan

"Habis ini kami akan melakukan rapat, mana yang sudah terakomodir dan yang belum. Pada intinya selaras dengan apa yang kami rencanakan," pungkasnya.***


Penulis : Andi Ridwansyah
Editor : -

Leave a comment

jom

Berita Populer

Seputar Kalbar