DPRD Kalbar Minta Aparat Perketat Pengawasan Distribusi BBM, Tindak Penimbun Minyak

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius, meminta polisi dan Pertamina memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi.

Permintaan itu merespons antrean panjang yang mulai terlihat di sejumlah SPBU. Warga harus menunggu lama, bahkan untuk mengisi bensin sepeda motor.

Aloysius menegaskan situasi ini tak boleh dibiarkan. Harus segera ditangani. Apalagi perayaan Idulfitri semakin dekat. Kebutuhan BBM meningkat.

“Antrean sekarang sudah luar biasa. Hampir di setiap SPBU terjadi. Ini perlu dicek apa sebenarnya masalahnya,” ujarnya, Selasa (10/3/2026).

Ia menduga, kepanikan masyarakat dipicu pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyebut cadangan BBM nasional hanya cukup sekitar 21 hari, setelah konflik di Timur Tengah pecah.

“Mungkin ada pengaruh dari pernyataan pemerintah pusat soal situasi perang di luar negeri. Masyarakat jadi khawatir terjadi kelangkaan BBM,” katanya.

Kondisi ini pun dikhawatirkan dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab. Praktik penimbunan berpotensi terjadi. Karena itu, aparat harus bergerak cepat mengawasi distribusi minyak subsidi.

“Kalau ada yang menimbun, harus ditindak,” tegasnya.

Ia juga meminta Pertamina wilayah Kalimantan Barat segera turun ke lapangan. Alur distribusi harus dicek langsung. Inspeksi mendadak perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan di lapangan.

“Kalau perlu lakukan sidak bersama aparat,” ujarnya.

Aloysius mengingatkan pemerintah tidak boleh lengah, apalagi menjelang hari raya. Kebutuhan masyarakat harus dipastikan tetap aman.

“Menjelang hari raya, BBM dan sembako harus tersedia. Jangan sampai masyarakat kesulitan,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera mengambil langkah antisipatif. Pengawasan distribusi harus diperketat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan tidak menimbulkan keresahan.***