DPRD Pontianak Bedah LKPJ 2025, Satarudin: Semua OPD Akan Dipanggil Satu per Satu

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin memastikan Panitia Khusus (Pansus) DPRD akan segera membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025. Pembahasan tersebut akan dilakukan secara mendalam selama satu bulan dengan memanggil seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Satarudin mengatakan, dalam pemaparan awal LKPJ yang disampaikan Wali Kota Pontianak, terdapat sejumlah capaian pembangunan yang dinilai positif, terutama di sektor pelayanan publik yang berhasil menembus peringkat ke-8 nasional. Selain itu, angka kemiskinan juga disebut mengalami penurunan.

Namun, ia menegaskan masih ada sejumlah indikator yang harus ditelusuri lebih rinci, salah satunya tingkat pengangguran terbuka yang masih tergolong tinggi.

“Ini masih tahap awal pembahasan, kita belum masuk ke detail. Semua OPD nanti akan dipanggil satu per satu untuk menjelaskan apa saja capaian yang sudah diraih dan apa yang masih belum maksimal,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak itu. 

Ia menambahkan, hasil pembahasan LKPJ nantinya akan melahirkan rekomendasi resmi DPRD kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Rekomendasi tersebut, menurutnya, dibuat berdasarkan kondisi nyata di lapangan dan bertujuan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

“Rekomendasi yang kita buat bukan asal-asalan. Kita melihat langsung realita di lapangan. Kalau memang baik kita katakan baik, kalau ada kekurangan tentu kita sampaikan dan kita bantu mencarikan solusinya,” tegasnya.

Selain memanggil OPD, Pansus juga akan melibatkan para pakar untuk membedah LKPJ secara objektif, termasuk menelusuri indikator-indikator yang menjadi dasar penilaian capaian pembangunan, seperti tingkat kepuasan masyarakat yang disebut mencapai lebih dari 90 persen.

Sementara itu, Wali Kota Edi Rusdi Kamtono menegaskan berbagai indikator pembangunan di Kota Pontianak sepanjang 2025 menunjukkan tren positif.

Salah satu capaian yang paling membanggakan, kata dia, adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendapat penilaian langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Kota Pontianak berhasil menembus peringkat 8 dari 548 kabupaten/kota di Indonesia. “Alhamdulillah, kita masuk ranking 8 nasional. Kita hanya berada di bawah kota-kota besar seperti Surabaya, Denpasar, Surakarta, Bandung, Bekasi, dan Sumedang. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Pontianak,” ujarnya.

Selain itu, Edi juga menyebut nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Kota Pontianak menjadi yang tertinggi di Kalimantan Barat dengan skor 91.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat hingga mencapai 82,80, sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 5,35 persen.

Meski begitu, ia mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti penurunan angka stunting dan tingkat pengangguran terbuka yang masih berada di angka 7,9 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak lepas dari karakter kota yang didominasi generasi muda berpendidikan yang masih mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya.

Ke depan, kata Edi, Pemerintah Kota Pontianak akan terus meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu bersaing dan meningkatkan pendapatan di tengah perkembangan kota jasa dan perdagangan. (Andi)