Sudah Ada 56 SPKLU di Kalbar, DPRD Rencanakan Panggil PLN Soroti Rencana Penambahan SPKLU

PONTIANAK, insidepontianak.com – DPRD Kalimantan Barat berencana memanggil pihak PLN menyusul rencana penambahan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kalbar. 

Saat ini tercatat sudah ada 56 SPKLU yang beroperasi di Kalimantan Barat, namun dewan mengingatkan agar penambahan fasilitas kendaraan listrik tersebut tidak mengganggu pasokan listrik masyarakat, khususnya rumah tangga dan UMKM.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Barat, Maria Christy Laura, menyebut pihaknya sudah mendengar ada rencana penambahan ratusan SPKLU di Kalbar. 

Komisi IV DPRD Kalbar pada prinsipnya mendukung pengembangan SPKLU sebagai bagian dari kemajuan teknologi dan transportasi ramah lingkungan. 

Namun, ia meminta pemerintah dan PLN memastikan kebutuhan listrik masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

“Jangan sampai penambahan SPKLU mengganggu pasokan listrik untuk masyarakat, terutama rumah tangga dan UMKM,” ujarnya.

Ia mengingatkan  penambahan SPKLU harus memastikan suplai listrik warga cukup. 

Menurutnya, kondisi kelistrikan di Kalbar masih perlu perhatian karena masih ada sejumlah daerah yang belum teraliri listrik secara maksimal.

“Jangan sampai daya yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat malah terganggu karena penambahan SPKLU,” katanya.

Maria mengungkapkan dalam waktu dekat dirinya akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi IV DPRD Kalbar untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak PLN guna membahas kesiapan pembangunan dan penambahan SPKLU di Kalbar.

RDP tersebut nantinya akan membahas berbagai hal, mulai dari kesiapan pasokan listrik hingga efektivitas penggunaan SPKLU yang saat ini sudah tersedia di Kalbar.

“Sekarang ada sekitar 56 SPKLU di Kalimantan Barat. Kami juga ingin mempertanyakan apakah yang sudah ada ini penggunaannya sudah efektif atau belum,” jelasnya.

Selain itu, Maria juga berharap pengembangan SPKLU dapat melibatkan vendor maupun teknologi yang benar-benar siap dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik memang penting, namun harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan pemerataan listrik bagi masyarakat di seluruh Kalbar. (Andi)