Serap Aspirasi Masyarakat saat Reses, Aloysius: Infrastruktur hingga Tata Kelola Tambang Jadi Perhatian

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius, mulai merangkum berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun selama reses di Kabupaten Sanggau-Sekadau pada 2–9 Juli 2026. Dari hasil kunjungan ke daerah pemilihan, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama warga, disusul isu tata kelola perkebunan sawit dan pertambangan rakyat.

Aloysius mengatakan, meski kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah mulai menunjukkan perbaikan, masyarakat masih berharap pembangunan jalan terus dipercepat, terutama di daerah-daerah yang aksesnya masih terbatas.

"Usulan masyarakat masih berkisar pada persoalan infrastruktur. Walaupun sekarang kon…
[12.45, 23/7/2026] Andi IP: Kelangkaan Pertalite di Ketapang Picu Antrean Panjang, Rasmidi Minta Pertamina dan Pemprov Bertindak Cepat

Ketapang , insidepontianak.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Ketapang-Kayong Utara, Rasmidi, menyoroti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite yang terjadi di Kabupaten Ketapang dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU jauh melebihi batas normal.

Menurut Rasmidi, salah satu penyebab panjangnya antrean adalah tidak beroperasinya penjualan Pertalite oleh para pengecer, sehingga seluruh masyarakat bergantung pada pasokan di SPBU.

"Masyarakat Ketapang pada dasarnya menginginkan BBM selalu tersedia. Berapa pun harganya tentu tetap menjadi pertimbangan, tetapi yang paling penting adalah stok ada dan pengecer juga bisa menjual, sehingga masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam mengantre," ujarnya.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Ketapang-Kayong Utara, Rasmidi mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Ia menilai Pertamina seharusnya telah mengetahui kebutuhan BBM di Kabupaten Ketapang, baik harian, mingguan maupun bulanan.

"Seharusnya tidak ada lagi alasan klasik seperti keterlambatan pengiriman atau kendala distribusi lainnya. Perencanaan kebutuhan BBM mestinya sudah bisa
 dipetakan dengan baik," tegasnya.

Rasmidi juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas apabila ditemukan pihak-pihak yang menimbun BBM atau memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan komitmen yang telah disampaikan Kapolres Ketapang dalam rilis kepada media.

Di sisi lain, Rasmidi mengapresiasi langkah cepat Bupati Ketapang Alexander Wilyo yang langsung melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi persoalan tersebut.

 Bahkan, Bupati telah menyampaikan laporan kepada Gubernur Kalimantan Barat agar persoalan kelangkaan BBM di Ketapang menjadi perhatian khusus.

Selain itu, Bupati juga telah melakukan pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan guna memastikan kelancaran pasokan BBM bagi masyarakat.

"Saya mengapresiasi gerak cepat Bupati. Walaupun urusan BBM bukan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah, masyarakat tetap akan menilai kepala daerah yang bertanggung jawab ketika terjadi kelangkaan. Semoga langkah cepat ini juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat," katanya.

Rasmidi menjelaskan, Kabupaten Ketapang memiliki wilayah yang sangat luas, bahkan mencapai sekitar satu setengah kali luas Pulau Jawa. Aktivitas ekonomi hingga ke wilayah pedalaman sangat bergantung pada ketersediaan BBM sehingga kebutuhan masyarakat tidak mungkin dipenuhi hanya dengan pembatasan pembelian lima liter.

Selain itu, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Ketapang juga terus meningkat. Dalam satu tahun, penjualan sepeda motor baru diperkirakan mencapai 18 ribu hingga 19 ribu unit, yang secara otomatis meningkatkan kebutuhan BBM setiap semester.

Ia juga menilai karakteristik Kabupaten Ketapang berbeda dengan daerah lintasan. Sekitar 97 persen kendaraan yang beroperasi merupakan milik masyarakat Ketapang sendiri karena wilayah tersebut bukan jalur utama perlintasan, kecuali Kecamatan Sandai yang menjadi bagian dari jalur Trans Kalimantan.

"Artinya, seluruh kendaraan tersebut membutuhkan BBM setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Karena itu, kebutuhan kuota BBM juga harus disesuaikan dengan pertumbuhan kendaraan dan aktivitas ekonomi masyarakat," jelasnya.

Rasmidi berharap Gubernur Kalimantan Barat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan BBM di Kabupaten Ketapang, termasuk mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi setiap bulan. 

Terlebih lagi, Ketapang saat ini menjadi lokasi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memerlukan dukungan pasokan energi yang memadai.

Ia juga menyoroti dampak panjangnya antrean kendaraan di SPBU yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi. Antrean yang mengular kerap menutup akses keluar-masuk pertokoan di sekitar SPBU serta menghambat arus lalu lintas.

"Kita berharap dalam waktu dekat persoalan ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa kembali memperoleh BBM dengan mudah, aktivitas ekonomi berjalan lancar, dan lalu lintas kembali normal," pungkas Rasmidi.(Andi)