Gugatan Class Action Karhutla Kalbar Masuk Babak Baru, Warga Diberi Pilihan Ikut atau Keluar

18 November 2026 15:47 WIB
Koordinator Tim Hukum Nafas Kalbar, Glorio Sanen/IST

PONTIANAK, insidepontianak.com – Perjuangan hukum masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat memasuki babak baru. 

Setelah gugatan class action dinyatakan memiliki legal standing oleh Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Tim Hukum Nafas Kalbar mengusulkan mekanisme pengumuman kepada masyarakat di 14 kabupaten/kota.

Pengumuman tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang terdampak kabut asap akibat karhutla pada 2026 untuk menentukan sikap, apakah akan menjadi bagian dari gugatan kelompok atau memilih keluardari proses hukum tersebut.

Koordinator Tim Hukum Nafas Kalbar, Glorio Sanen, menjelaskan, gugatan class action merupakan upaya memperjuangkan hak masyarakat atas dampak bencana asap, termasuk pemulihan bagi korban yang mengalami kerugian kesehatan maupun dampak lainnya.

Nantinya, pengumuman kepada masyarakat merupakan tahapan penting dalam mekanisme gugatan class action. Sebab, gugatan tersebut diajukan untuk mewakili kepentingan hukum kelompok masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kalbar terdampak asap. 

"Karena ini merupakan gugatan class action yang mewakili kelompok, maka wajib hukumnya untuk mengumumkan gugatan ini, baik secara formil maupun materiil, kepada seluruh warga Kalimantan Barat," ujar Glorio Sanen. 

Sanen menjelaskan, gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah akibat pembiaran dan kelalaian dalam pengawasan sehingga masyarakat harus menanggung dampak bencana asap.

Dalam usulan yang disampaikan kepada majelis hakim, Tim Hukum Nafas meminta pengumuman dipasang di sejumlah lokasi strategis agar diketahui masyarakat luas sebagai pihak terdampak. 

Berdasarkan usulan tim hukum Nafas Kalbar papan pengumuman rencananya dipasang di Pengadilan Negeri Pontianak, posko Tim Hukum Nafas Kalbar, serta kantor para tergugat dan turut tergugat yang berdomisili di Kalimantan Barat.

Pengumuman itu juga diusulkan dipasang di kantor bupati dan wali kota di seluruh Kalimantan Barat sehingga masyarakat di 14 kabupaten/kota dapat mengetahui proses gugatan tersebut.

"Kami mengusulkan pengumuman ditempelkan di Pengadilan Negeri Pontianak, posko Tim Hukum Nafas Kalbar, kemudian di kantor para tergugat dan turut tergugat, termasuk kantor bupati dan wali kota," jelasnya

Untuk pengumuman akan berlangsung selama 15 hari. Sementara, keputusan mengenai lokasi dan jangka waktu pengumuman sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim. 

Sanen mengatakan, setelah pengumuman disampaikan, masyarakat memiliki dua pilihan hukum. Pertama, tetap menjadi bagian dari gugatan class action atau tidak menyatakan keluar dari kelompok penggugat.

Konsekuensinya, masyarakat tidak perlu datang sendiri ke persidangan maupun mengeluarkan biaya advokasi. Namun, mereka wajib tunduk terikat pada putusan pengadilan yang nantinya berkekuatan hukum tetap.

Artinya kata dia, apabila gugatan class action dikabulkan dan pemerintah diwajibkan melakukan pemulihan atau recovery terhadap korban bencana asap, masyarakat yang tetap menjadi bagian kelompok dapat memperoleh manfaat dari putusan tersebut sesuai amar putusan.

Sebaliknya, masyarakat yang tidak ingin menjadi bagian dari gugatan dapat memilih keluar melalui mekanisme opt out. Caranya dengan menyampaikan surat pernyataan keluar yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Pontianak.

"Kalau mereka menyatakan keluar, maka tidak wajib tunduk terhadap putusan dalam gugatan ini. Tetapi mereka tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan sendiri dengan objek perkara yang sama melalui mekanisme hukum yang berlaku," terangnya.

Selain mengusulkan format pengumuman, Sanen menyebut Tim Hukum Nafas Kalbar juga telah menyiapkan formulir atau format surat pernyataan bagi masyarakat. 

Format tersebut berisi pilihan, bagi mereka yang ingin keluar dari gugatan kelompok. Langkah tersebut dilakukan kata dia, agar masyarakat memiliki kejelasan mengenai prosedur untuk menentukan sikap tanpa kehilangan hak hukumnya.

"Tapi, seluruh mekanisme pengumuman dan tata cara masyarakat menyatakan keluar tetap menunggu penetapan majelis hakim," ujarnya. (Andi)


Penulis : Andi Ridwansyah
Editor : Wati Susilawati

Leave a comment

Ok

Berita Populer

Seputar Kalbar