Gibran Mundur, Legal Standing Kuasa Hukum Wapres Dipertanyakan di Sidang Karhutla

19 November 2026 08:49 WIB
Koordinator Tim Hukum Nafas Kalbar, Glorio Sanen. (Istimewa)

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden turut berdampak pada gugatan class action kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pengadilan Negeri Pontianak.

Sebab, Wapres turut menjadi salah satu pihak tergugat. Karena itu, Tim Hukum Nafas Kalbar mempertanyakan legal standing kuasa hukum Wakil Presiden dalam perkara tersebut.

Koordinator Tim Hukum Nafas Kalbar, Glorio Sanen, mengatakan kedudukan hukum ini penting diperjelas.

"Karena menyangkut legal standing para pihak dalam gugatan kasus lingkungan tersebut," ujarnya.

Majelis hakim dinilai perlu meminta penjelasan dari kuasa hukum Wapres mengenai status dan dasar kewenangan mereka setelah Gibran menyampaikan pengunduran diri kepada MPR.

"Artinya kan, saat ini, terjadi kekosongan Wapres. Karenanya, kemarin kami minta majelis hakim, agar kuasa hukum Wapres memberikan pandangan kedudukannya dalam perkara ini," ucapnya.

Penjelasan tersebut diperlukan. Tujuannya, untuk memastikan kejelasan posisi hukum para pihak, mengingat Wapres tercatat sebagai salah satu tergugat.

Adapun Wapres menunjuk jaksa dari Kejati Kalbar sebagai kuasa hukum negara dalam menghadapi gugatan class action tersebut.

Namun, setelah pengunduran diri Wapres, Tim Hukum Nafas Kalbar menilai perlu ada kejelasan soal keberlanjutan kewenangan kuasa hukum yang ditunjuk sebelumnya.

"Ini penting berkaitan dengan kedudukan para pihak," tegasnya lagi.

Namun, majelis hakim menyatakan penjelasan terkait legal standing Wakil Presiden tersebut baru akan disampaikan pada sidang pekan depan.***


Penulis : Andi Ridwansyah
Editor : -

Leave a comment

Ok

Berita Populer

Seputar Kalbar