73.744 Pekerja Sawit di Kalbar Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dari DBH Sawit 2026
PONTIANAK, insidepontianak.com — BPJS Ketenagakerjaan mencatat 73.744 pekerja rentan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat masuk dalam alokasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahun 2026.
Jumlah tersebut mencakup sasaran perlindungan yang dianggarkan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi (KSI) BPJS Ketenagakerjaan Kalbar, Yori Pratama, mengatakan pemanfaatan anggaran ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026.
Aturan tersebut membuka ruang pemanfaatan sebagian anggaran DBH Sawit untuk melindungi pekerja mandiri maupun pekerja rentan yang tidak terdaftar sebagai pekerja formal perusahaan.
Adapun penggunaan DBH Sawit dibagi menjadi dua porsi: 80 persen untuk infrastruktur dan 20 persen untuk kegiatan lainnya.
“Salah satu kegiatan lainnya ini digunakan untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di sektor perkebunan sawit," ujar Yori.
Khusus alokasi Pemerintah Provinsi Kalbar, program tahun ini ditargetkan menjangkau 35.768 pekerja. Dari jumlah itu, sebanyak 13.153 pekerja telah terealisasi atau sekitar 36,8 persen.
Sementara 22.615 pekerja lainnya atau 63,2 persen sisanya masih dalam tahap penyelesaian administrasi. Yori memastikan seluruh data calon peserta tersebut sudah beres diverifikasi.
“Data tersebut tinggal menunggu SK penetapan dari gubernur. Kami memperkirakan proses ini dapat segera tuntas pada bulan November ini sehingga mereka segera terlindungi," katanya.
Program perlindungan ini mencakup dua manfaat utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan besaran iuran Rp16.800 per orang setiap bulan.
JKK menjamin risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan JKM memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia sesuai ketentuan.
BPJS Ketenagakerjaan Kalbar mencatat, penganggaran perlindungan melalui DBH Sawit pada 2026 ini merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
Sebagai perbandingan, pada 2025 alokasi ini sempat absen dari program kerja. Sementara pada periode sebelumnya, jumlah kepesertaan masih berada di bawah 35.000 pekerja.
Dengan lonjakan sasaran hingga 73.744 pekerja tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan mendorong percepatan administrasi bersama pemerintah daerah agar para pekerja sawit segera terlindungi dari risiko sosial ekonomi. ***
Penulis : Dina Prihatini Wardoyo/biz
Editor : -

Leave a comment