Pokdarwis Sambas Soroti Minimnya Fasilitas Keselamatan Wisata, Desak Rapat Koordinasi Lintas Instansi

SAMBAS, insidepontianak.com – Pokdarwis Kabupaten Sambas soroti terbatasnya fasilitas keselamatan di sejumlah destinasi wisata daerah Sambas, Kamis (19/2/2026). 

Perwakilan Forum Komunikasi Asosiasi Pokdarwis Kabupaten Sambas, Ardy Sanjaya, mengatakan bahwa sektor pariwisata sebenarnya telah kembali dibuka sejak 2021 berdasarkan surat dari Kementerian Pariwisata, setelah sebelumnya lumpuh total akibat pandemi sejak 2019 hingga 2021.

Menurut Ardy, pasca pembukaan kembali sektor wisata, pemerintah daerah melalui dinas terkait bergerak cepat mendata ulang kelompok sadar wisata di sejumlah lokasi unggulan seperti Danau Sebedang, Pantai Bahari Jawai, Pantai Temajuk, Tanjung Api, serta Bukit Piantus.

Namun ia menilai perhatian terhadap standar keselamatan pengunjung masih belum maksimal, terutama terkait penyediaan sarana penunjang keselamatan di lokasi wisata air.

Ia menjelaskan bahwa dalam setiap forum pertemuan, Pokdarwis selalu menekankan pentingnya prinsip keselamatan sebagai prioritas utama. 

"Fasilitas seperti rompi pelampung, papan pelampung, sabuk pelampung hingga perahu karet kaku untuk evakuasi  wajib tersedia," katanya. 

Namun, menurut dia, pembinaan serta dukungan fasilitas tersebut masih minim sehingga ketika terjadi keadaan darurat di kawasan wisata, pengelola sering kebingungan menentukan jalur koordinasi.

Lonjakan jumlah wisatawan saat musim libur juga menjadi perhatian. Ardy menyebutkan bahwa pada periode libur besar seperti Natal dan Tahun Baru, Idulfitri, maupun Iduladha, jumlah pengunjung destinasi wisata di Kabupaten Sambas dapat mencapai kisaran 40 ribu hingga 50 ribu orang. 

Meski jumlahnya besar, Pokdarwis mengaku belum pernah dilibatkan langsung dalam rapat persiapan pengamanan wisata. 

"Selama ini kami hanya menerima surat imbauan dari pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana serta melakukan uji kelayakan bersama instansi terkait seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tim kesehatan, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, " ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut membuat pengelola wisata berada dalam posisi sulit karena diminta memastikan standar keselamatan, sementara fasilitas yang dibutuhkan belum tersedia dan koordinasi lintas instansi belum terbangun secara sistematis.

"Karena itu, melalui forum komunikasi, Asosiasi Pokdarwis Sambas meminta DPRD Kabupaten Sambas memfasilitasi pertemuan atau rapat dengar pendapat lintas pihak guna membahas kesiapan sektor pariwisata menjelang libur nasional, dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, tenaga kesehatan, BPBD, Basarnas, camat, pemerintah desa hingga seluruh Pokdarwis se-Kabupaten Sambas, " jelasnya. 

Selain mendorong koordinasi, Ardy juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berwisata, khususnya di kawasan pantai dan danau. 

"Pentingnya penggunaan pelampung bagi pengunjung yang berenang sebagai langkah pencegahan kecelakaan, " pungkasnya. (*)