DPM Politeknik Negeri Sambas Soroti Krisis BBM, Desak Penegakan Hukum dan Audit Distribusi

SAMBAS, insidepontianak.com – Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Politeknik Negeri Sambas menyuarakan keprihatinan terhadap persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai semakin meresahkan masyarakat di Kabupaten Sambas, Senin (16/3/2026). 

Ketua DPM Politeknik Negeri Sambas, Nyi Putri Anjani, menilai situasi yang terjadi saat ini menunjukkan adanya stagnasi dalam penyelesaian masalah distribusi BBM yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, lambatnya respons pemerintah daerah dalam menangani persoalan tersebut membuat kondisi di lapangan semakin tidak kondusif.

“Menanggapi dinamika daerah yang kian menjauh dari nilai-nilai keadilan sosial dan lambatnya responsivitas Pemerintah Kabupaten Sambas terhadap persoalan mendasar rakyat, kami dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Sambas menyatakan sikap tegas,” ujarnya.

Ia menegaskan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral serta fungsi kontrol sosial untuk mendorong adanya perbaikan tata kelola distribusi BBM di daerah.

Kata dia, DPM Politeknik Negeri Sambas menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Pertama, mahasiswa mendesak agar aparat segera mengambil tindakan hukum tegas terhadap oknum yang diduga melakukan penimbunan BBM.

“Kami menuntut sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap oknum-oknum yang melakukan penimbunan BBM. Praktik ini merugikan masyarakat dan merupakan pengkhianatan terhadap hak rakyat kecil,” tegasnya.

Selain itu, DPM juga meminta pemerintah daerah melakukan audit transparan terhadap alur distribusi BBM di seluruh wilayah Kabupaten Sambas guna menelusuri kemungkinan adanya kebocoran pasokan yang selama ini merugikan masyarakat.

Mahasiswa juga mendesak pencabutan izin usaha secara permanen terhadap pelaku usaha maupun SPBU yang terbukti melakukan praktik kecurangan atau memfasilitasi penimbunan BBM demi keuntungan pribadi.

Tidak hanya itu, mereka meminta Bupati Sambas segera menerbitkan regulasi atau instruksi konkret untuk memperketat pengawasan distribusi BBM sekaligus meredam panic buying yang dipicu oleh ketidakpastian stok di masyarakat.

DPM Politeknik Negeri Sambas juga menekankan pentingnya pemerataan pasokan BBM hingga ke seluruh kecamatan di Kabupaten Sambas agar tidak terjadi kelangkaan di wilayah tertentu.

Selain distribusi, pengawasan harga di tingkat pengecer juga menjadi perhatian. Mahasiswa meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan harga BBM di tingkat pengecer tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar persoalan distribusi BBM di Kabupaten Sambas dapat segera diatasi dan tidak terus merugikan masyarakat, " pungkasnya. (*)