Sekolah Rakyat Sambas Rencana Dibangun di Juli Mendatang, Lahan 7,8 Hektare Sudah Disiapkan

SAMBAS, insidepontianak.com – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sambas dijadwalkan mulai dibangun pada pertengahan 2026, dengan target awal sekitar Juni hingga Juli. 

Pemerintah Kabupaten Sambas telah menyiapkan lahan seluas 7,8 hektare di Desa Jagur, Kecamatan Sambas. Lahan tersebut dipastikan berstatus clear and clean karena telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) atas nama pemerintah daerah.

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sambas, Evan Supardi, mengatakan seluruh persiapan administratif terkait lahan telah rampung.

“Lahan sudah disiapkan melalui Badan Keuangan Daerah. Totalnya 7,8 hektare dan sudah bersertifikat milik pemerintah daerah,” ujarnya, Kamis (23/4/2026). 

Meski demikian, kepastian jadwal pembangunan masih menunggu penetapan resmi dari Kementerian Sosial. Informasi awal yang diterima menyebutkan Sambas masuk dalam tahap tiga, dengan kemungkinan pembangunan dimulai pada Juli 2026.

“Untuk penetapan resmi memang belum ada. Tapi informasi awal, Sambas masuk tahap tiga sekitar bulan Juli,” jelas Evan.

Di sisi lain, Dinas Sosial juga mulai melakukan pendataan calon siswa sebagai bagian dari persiapan operasional. Data tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil.

Evan menjelaskan, sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga pada kategori desil 1 dan desil 2, atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah.

“Di Sambas, jumlah calon siswa dari desil 1 mencapai 8.569 orang, sementara dari desil 2 sebanyak 15.939 orang. Itu yang masuk dalam usia sekolah,” ungkapnya.

Lokasi pembangunan Sekolah Rakyat sendiri diusulkan berada di Desa Jagur, tepatnya di samping SMK Negeri 1 Sambas. Seluruh dokumen dan persyaratan pengajuan disebut telah lengkap.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sambas tinggal menunggu keputusan final dari Kementerian Sosial terkait penetapan pembangunan.

“Secara administrasi sudah siap. Sekarang tinggal menunggu arahan dan penetapan dari Kementerian Sosial,” pungkasnya. (*)