Inflasi Kalbar Terkendali di Angka 2,24 Persen, Ria Norsan Ingatkan Jajaran Tidak Lengah

PONTIANAK, insidepontianak.com – Tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Barat (year-on-year) pada 2026 tercatat sebesar 2,24 persen.

Angka itu dinilai masih relatif terkendali. Sebab, berada di bawah target nasional yang dipatok sebesar 2,5 persen.

Meski begitu, Gubernur Kalbar, Ria Norsam, meminta seluruh jajarannya tidak berpuas diri. Program pengendalian pasar harus terus diperkuat.

“Angka ini tentu patut kita syukuri, tetapi memasuki semester kedua, kita harus bekerja lebih antisipatif dan tidak boleh lengah,” tegasnya saat memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Rabu (22/7/2026).

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Gubernur menekankan pentingnya jaminan ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, dan kelancaran pasokan di lapangan.

“Jangan menunggu harga naik baru kita bertindak, dan jangan menunggu pasokan langka baru kita mencari solusi,” pesannya.

Meski secara umum tingkat inflasi Kalbar masih di posisi aman, ketimpangan antardaerah masih cukup tinggi.

Terutama di Kabupaten Sintang. Bumi Senentang mencatat inflasi tertinggi di Kalbar sebesar 3,71 persen, disusul Kota Singkawang sebesar 2,13 persen.

Kepada dua daerah itu, Gubernur menginstruksikan penguatan strategi 4K bersama Bulog, Pertamina, dan instansi terkait guna mengantisipasi risiko rantai pasok pangan.

Kepala BPS Kalbar, Muhammad Saichudin, merinci, komoditas pemicu inflasi selama semester I (Januari–Juni 2026).

Minyak goreng dan ikan tongkol tercatat mengalami kenaikan harga sebanyak 4 kali. Sementara ikan kembung dan ikan baung bahkan naik hingga 5 kali.

Khusus di Kota Pontianak, harga beras mengalami inflasi berturut-turut selama 4 bulan terakhir. BPS juga mencatat tingginya margin distribusi yang memicu lonjakan harga di tingkat konsumen.

Margin perdagangan beras mencapai 18,17 persen, daging sapi 21,82 persen, dan bawang putih melonjak hingga 47,98 persen.

“Intervensi pemerintah daerah untuk menekan margin perdagangan tersebut dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam menjaga harga di tingkat konsumen,” jelas Saichudin.

Di luar isu inflasi, BPS mencatat capaian pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kalbar telah menembus 50,26 persen sebagai dasar pemutakhiran data perlindungan sosial.***