Pemprov Kalbar Komitmen Kembalikan Kejayaan Karet

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan berkomitmen mengembalikan kejayaan komuditas karet di Kalbar.

Salah satu yang dilakukan dengan memperbaiki tata niaga karet, sehingga petani mendapatkan harga yang tinggi.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Heronimus Hero mengatakan, komuditas karet merupakan andalan Kalbar dahulu.

Namun, seiring waktu petani mulai berpindah pada komuditas lain yakni sawit. Salah satu alasannya karena sistem rantai tata niaganya yang jelas.

Sedang untuk komuditas karet rantai pemasarannya panjang. Tak ada jaminan harga yang didapatkan petani. Akhirnya mereka menjual dengan pengepul dengan harga murah.

"Misalnya di pabrik harganya Rp12-13 Ribu. Tapi di tingkat pengepul hanya Rp4 ribu," kata Heronimus.

Kondisi inilah yang membuat petani tak lagi menggantungkan hidup dari komuditas karet. Bahkan, sebagian besar dari mereka mulai berpindah ke sawit karena dianggap lebih menguntungkan.

Hero mengatakan, pada tahun 2020 luas kebun karet di Kalbar berjumlah 700 ribu hektare. Namun, di tahun 2023, Kalbar kehilangan hampir 100 ribu hektare lahan.

"Sekarang tinggal 600 ribu. Artinya ada penyusutan 100 hektare lahan karet kita.  Kita menyimpulkan mereka alih fungsi," katanya.

Alih fungsi ini dilakukan petani yang tak memilki lahan yang cukup banyak. Sementara, 600 hektare lahan karet yang ada saat ini pun dinilai tak semuanya produktif.

Karena, beberapa petani cenderung membiarkan kebun karet mereka, dengan cara tak ditoreh.

Maka Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar berkomitmen mengembalikan kejayaan komoditas karet. Tujuannya agar petani tak hanya bergantung pada satu komuditas pertanian.

"Kita mulai melakukan berbagai terobosan. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin agar karet kembali  jadi primadona," ujarnya.

Menurut Hero, komuditas karet masih menguntungkan. Bahkan, karet juga menjadi penyumbang devisa ekspor Kalbar. Hanya saja tata niaganya perlu diperbaiki.

"Setiap tahunya ada Rp600 miliar. Tapi karena sawit naik, komuditas karet agak tertekan," terangnya.

Hero memastikan, pihaknya sudah memanggil Gabungan Pengusaha Karet Indonesia atau Gapkindo guna memfasilitasi pasar.

Caranya, dengan menyiapkan kontrak dengan petani. Agar ada jaminan harga. Selain itu, mendorong terbentuknya badan mengepul resmi di tingkat desa.

"Sehingga ada kepastian harga dan petani tak merugi," ucapnya.

Tak hanya itu, Dinas Perkebunan dan Peterkanak Kalbar juga sudah menyurati Kementerian Pertanian agar ada program revitalisasi dan peremajaan karet. (andi)***