DPRD Kota Pontianak Segera Bentuk Pansus Bahas LKPJ Wali Kota Tahun 2023

PONTIANAK, insidepontianak.com - DPRD Kota Pontianak memastikan, bakal segera membentuk Panitia Khusus atau Pansus untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023. 

Adapun LKPJ itu, telah disampaikan langsung oleh Pj Wali Kota Pontianak, Ani Sofyan dalam forum rapat paripurna yang digelar DPRD Kota Pontianak, Kamis (28/3/2024).

"Tahapan selanjutnya kita akan bentuk Pansus LKPJ," kata Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin.

Pansus LKPJ diperlukan untuk menilai kinerja Pemerintah Kota Pontianak selama 2023. Selanjutnya DPRD akan memberikan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut, untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Secara pribadi, Satarudin menyebut, ada beberapa catatan yang mesti jadi perhatian pemerintah. Di antaranya pelayanan KTP Elektronik yang dinilai banyak keluhan, walau sudah sistem online.

Selain itu, ada juga yang mengeluhkan persoalan banjir di Kota Pontianak yang mesti jadi perhatian.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Pontianak, Ani Sofyan menyampaikan sejumlah capaian dalam LKPJ tahun 2023.

Ani memaparkan, pembangunan manusia menunjukkan peningkatan. Ini dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Pontianak tahun 2023 yang mencapai 81,63 persen.

Capaian IPM ini malampaui target akhir dalam Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024 yang ditetapkan di angka 81,30 persen.

"IPM Kota Pontianak merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat," ujarnya.

Ani menyebut, peningkatan IPM didorong oleh upaya peningkatan kualitas di bidang kesehatan. Salah satunya semakin meratanya fasilitas kesehatan. Sehingga, memudahkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan.

Dampak positif lainnya, angka harapan hidup Kota Pontianak juga selalu mengalami peningkatan dan pada Tahun 2023 tercatat 75,07 persen, naik 1.61 tahun dari tahun 2022 yaitu 73,46 tahun.

“Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan penduduk Kota Pontianak semakin meningkat,” kata Ani Sofyan.

Faktor peningkatan IPM lainnya adalah, kualitas pendidikan yang meningkat, berdasarkan angka partisipasi sekolah yang terus naik, dan terjaganya kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

Pemerintah Kota Pontianak juga berhasil menurunkan angka kemiskinan. Yang semula berada di angka 4,46 persen, turun menjadi 4,45 persen.

Di samping itu, laju inflasi Kalbar juga turun menjadi 4,26 persen dari sebelumnya berada di angka 6,35 persen.

Ani juga menyebut, Pemerintah telah memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di pemukiman kumuh hampir 200 unit.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Pontianak juga melakukan pembangunan infrastruktur fisik. Tercatat 7,94 kilometer jalan dibangun, dan pembangunan jembatan sepanjang 254,18 kilometer sepanjang 2023.

Selain itu, di 2023 penataan drainase sepanjang 744 meter, dan panjang drainase yang ditingkatkan 45 meter juga telah dilaksanakan.

Ani juga menyebut, Pemerintah Kota Pontianak terus melakukan birokrasi pelayanan publik dan memperoleh indeks reformasi birokrasi sebesar 77,74 persen.

"Kita terus berinovasi agar memudahkan masyarakat mendapatkan layanan dengan teknologi informasi," pungkasnya. (Andi)***