Pemerintah Tambah Kuota Jalur Zonasi PPDB Jadi 60 Persen, Heri Mustamin: Belum Selesaikan Masalah

PONTIANAK, insidepontianak.com - Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin menyambut baik penambahan kuota zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB, tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri atau SMAN tahun ajaran 2024-2025.

Penambahan kuota jalur zonasi itu dari 50 persen menjadi 60 persen. Sementara jalur prestasi yang dulunya 30 persen, kini hanya menjadi 20 persen. Sedangkan jalur afirmasi tetap 15 persen, dan jalur mutasi hanya 5 persen.

"Kita mengapresiasi penambahan ini. Apapun yang kita lakukan ini adalah usaha dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang murah, baik dan berkualitas," kata Heri Mustamin, Selasa (7/5/2024).

Menurutnya, jika berbicara PPDB jalur zonasi, penambahan kuota 60 persen hingga 100 persen sekalipun belum dapat menyelesaikan persoalan, karena keterbatasan sarana prasarana dengan jumlah lulusan.

"Tapi paling tidak dengan penambahan 10 persen, ada peluang lebih dalam penerimaan siswa baru. Tapi juga belum bisa menyelesaikan masalah dalam PPDB," terangnya.

Ia pun meminta pemerintah serius menyelesaikan polemik PPDB. Salah satunya dengan memastikan tingkat kelulusan dan daya tampung sesuai. Tanpa itu, ia yakin persoalan PPDB tak akan selesai-selesai.

Heri Mustamin menawarkan, solusi penambahan sarana prasarana gedung sekolah baru, atau ruangan kelas. Namun, hal tersebut bakal berhubungan dengan pembiayaan.

"Tentu ini berkaitan dengan pembiayaan dan anggaran. Tapi itulah solusi jangka panjang," katanya.

Namun, demikian Heri berharap kebijakan penambahan kuota jalur zonasi itu dapat dilaksanakan secara jujur dan konsekuen.

Ia pun mengingatakan, jangan sampai ada oknum tertentu melakukan kecurangan, dengan menggunakan jalur khusus meloloskan siswa tertentu, dengan membebankan membayar uang gedung dan uang kursi.

"Makanya jangan sampai ada kecurangan dari oknum tertentu baik kepala sekolah dan guru," ujarnya.

Legislator Golkar ini juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menyampaikan secara jujur kepada pemerintah pusat bahwa Kalbar memiliki keterbatasan sarana prasarana sekolah.

"Dengan menyampaikan secara jujur kita harapkan pemerintah pusat bisa membantu pembiayaan untuk pembangunan gedung dan sarana prasarana yang lain," katanya.

Terakhir, Heri mendorong Pemprov Kalbar bekerja sama dengan sekolah swasta untuk menampung siswa-siswi yang tak tertampung di sekolah negeri. Caranya dengan memberi intervensi dalam bentuk beasiswa.

"Dengan cara ini, anak-anak yang tak tertampung di sekolah negeri bisa ditampung di sekolah swasta, dan pemerintah memberikan bantuan berupa beasiswa kepada mereka, karena sekolah swasta masih menarik SPP," pungkasnya.(Andi)***