Pemprov Kalbar Raih Opini WTP, Ini Catatan BPK

PONTIANAK, insidepontianak.com - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023.

Laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut diserahkan auditor utama keuangan negara VI, Laode Nursiadi kepada Ketua DPRD Kalbar, M Kebing L dalam sidang paripurna DPRD Kalbar, Kamis (6/5/2024). 

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD, M Kebing L, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, Syarif Amin Muhammad dan Yuliana. Hadir pula PJ Gubernur Kalbar, Harisson, Sekda Kalbar, Mohammad Bari, serta OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. 

Laode Nursiadi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2023 maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.  

"Kami ucapkan selamat kepada seluruh jajaran di Provinsi Kalbar," kata Laode Nursiadi. 

Namun demikian, BPK juga menyampaikan beberapa catatan terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus segera ditindaklanjuti.

Adapun catatan tersebut terkait pembayaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara, pengelolaan pembiayaan beasiswa pendidikan, dan dana bos di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, belanja hibah yang tidak sesuai ketentuan, dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume. 

"Selain itu ada juga ketidak sesuaian spesifikasi 89 paket belanja modal pada enam SKPD," terangnya. 

Gubernur Kalbar, Harisson memastikan, akan menindak lanjuti segala arahan yang disampaikan BPK. Ia memastikan, catatan BPK akan menjadi perhatian. Dan bakal diaplikasikan dalam tata kelola pemerintah daerah agar tertib, transparan dan memperhatikan asa kepatuhan.

"Kita terus berupaya melakukan pengolaan keuangan daerah secara tertib dan transparan," kata Harisson. 

Harisson memastikan, terus memonitor perbaikan yang dilakukan perangkat daerah sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK. (Andi)