Raperda Kratom Kalbar Segera Rampung, Pansus Jadwalkan Konsultasi ke Dewan Ekonomi Nasional

PONTIANAK, insidepontianak.com – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Kelola Kratom DPRD Kalimantan Barat terus mematangkan draf regulasi pengelolaan komoditas kratom.

Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi pengelolaan kratom di Kalbar agar lebih terarah dan memberikan manfaat bagi daerah maupun masyarakat.

Ketua Pansus Raperda Tata Kelola Kratom, Dian Eka Muchairi, mengatakan pembahasan terbaru difokuskan pada tindak lanjut hasil konsultasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta.

Dalam konsultasi tersebut, Kemendag memberikan dukungan terhadap penyusunan Raperda Tata Kelola Kratom. Namun, ada sejumlah masukan yang perlu diakomodasi, terutama terkait substansi beberapa pasal dalam draf regulasi.

"Hari ini kami bersama anggota pansus, tenaga ahli, dan beberapa perangkat daerah kembali membahas hasil konsultasi terakhir dengan Kementerian Perdagangan," kata Dian Eka Muchairi. 

Ketua DPD Partai Hanura ini menjelaskan, sejumlah ketentuan yang telah diatur dalam peraturan menteri dinilai tidak perlu kembali dimasukkan ke dalam Raperda. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan aturan dalam regulasi yang sedang disusun.

Masukan tersebut telah dibahas bersama anggota pansus dan organisasi perangkat daerah (OPD). Hasilnya, seluruh pihak menyepakati sejumlah penyesuaian terhadap draf Raperda.
Eka menyebut, secara substansi pembahasan Raperda Tata Kelola Kratom kini hampir rampung. 

Meski demikian, pansus masih membutuhkan beberapa kali pertemuan untuk menyempurnakan materi sebelum melangkah ke tahapan berikutnya

Adapun Pansus menjadwalkan konsultasi lanjutan dengan Dewan Ekonomi Nasional di Jakarta pada 18 November 2026.

"Kita mungkin sudah hampir sempurna. Tinggal beberapa kali pertemuan lagi untuk menyempurnakan. Setelah itu, kita juga ingin berkonsultasi dengan Dewan Ekonomi Nasional," pungkasnya. (Andi).