Aliansi Warga dan Mahasiswa Kayong Utara Tagih Transparansi MBG, DPRD Didesak Fasilitasi Audiensi

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Kayong Utara (AMM PKU) menagih transparansi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan itu disampaikan melalui surat permohonan audiensi kepada DPRD Kayong Utara yang dikirim pada 21 April 2026, sebagai ruang klarifikasi sekaligus memastikan program berjalan sesuai tujuan.

“Forum ini penting agar semua pihak bisa menyampaikan penjelasan secara terbuka,” demikian pernyataan surat audiensi tersebut.

Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Kayong Utara pun mencatat beberapa persoalan program MBG di Kayong Utara yang terjadi belakangan ini.

Di antaranya, dugaan kualitas makanan yang rendah hingga memicu insiden keracunan beberapa waktu lalu. Protes warga, terutama dari kalangan ibu-ibu, juga sempat viral di media sosial.

Selain itu, empat dapur dilaporkan berhenti beroperasi, sehingga distribusi makanan ke ribuan siswa terhenti.

Selanjutnya dugaan monopoli dan praktik nepotisme dalam pengelolaan dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Terakhir, sembilan SPPG disebut disuspend sementara karena persoalan fasilitas dan sertifikasi yang belum terpenuhi. Sementara dapur itu sempat beroperasi.

Atas berbagai persoalan tersebut, DPRD diminta tidak diam. Fungsi pengawasan wajib dijalankan, agar program MBG tidak menyimpang dari tujuan awal.

Tokoh masyarakat Kecamatan Simpang Hilir, Juminggu, mengapresiasi langkah mahasiswa dan masyarakat dalam mengawal program tersebut.

“Saya apresiasi semua pihak yang memperjuangkan kebutuhan warga,” ujarnya.

Menurutnya, audiensi bisa menjadi momentum untuk memastikan program benar-benar memberi manfaat luas.

“Ini program yang baik kalau dijalankan dengan benar. Kita tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegasnya.

Program MBG dinilai penting dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Namun, transparansi dan pengawasan menjadi kunci agar pelaksanaannya tepat sasaran.

Oleh sebab itu, DPRD pun diharap segera merespons permohonan audiensi tersebut, sehingga berbagai persoalan bisa dibahas secara terbuka dan tuntas.***