Gubernur Kalbar Ria Norsan Anggap FOLU Net Sink 2023 Jadi Peluang Strategis

PONTIANAK, insidepontianak.com - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menegaskan tidak sekadar melihat target nasional FOLU Net Sink 2030, sebagai kewajiban, tetapi sebagai peluang strategis. 

FOLU Net Sink 2030 adalah momentum untuk memperkuat tata kelola hutan, menarik investasi rendah karbon, serta memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar hutan. 

“Transformasi sebesar ini tidak mungkin kita capai jika bekerja secara sektoral. Kita membutuhkan Kepemimpinan Kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menjadi keynote speaker pada webinar nasional.

"Kebijakan Kepemimpinan Melalui Kolaborasi Multipihak Terkait Ekonomi Hijau Berkelanjutan Dalam Pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030” di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (31/3/2026).

Ketua Umum Presidium Dewan Kehutanan Nasional Bambang Hendroyono mengatakan Dewan Kehutanan Nasional menjadi sangat strategis dimana DKN sejak awal didesain sebagai forum multipihak yang menjembatani pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal. Namun ke depan, peran ini harus di tingkatkan.

DKN dijelaskannya tidak boleh hanya menjadi ruang diskusi. DKN dan harus menjadi platform strategis nasional yang mengorkestrasi kolaborasi multipihak secara nyata. 

“Karena jika tantangan kita adalah fragmentasi, maka jawabannya adalah konektivitas, jika persoalannya koordinasi, maka solusinya adalah orkestrasi," jelas  Bambang.

Menurutnya sebagai bagian dari komitmen, kegiatan ini juga untuk memastikan bahwa forum ini memberikan dampak nyata, dimana Dewan Kehutanan Nasional berharap hasil diskusi dalam webinar ini tidak hanya berhenti sebagai wacana, tetapi dapat dirumuskan menjadi policy brief yang komprehensif. 

Policy brief tersebut diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi Menteri Kehutanan dalam memperkuat kebijakan dan implementasi FOLU Net Sink 2030, khususnya dalam konteks penguatan kolaborasi multipihak dan peran daerah.

“Bahwasannya forum ini benar-benar memberikan kontribusi konkret dalam proses perumusan kebijakan nasional. Dewan Kehutanan Nasional akan terus hadir sebagai ruang dialog, ruang kolaborasi, dan ruang solusi bagi masa depan hutan Indonesia," harapnya.

Kegiatan dilaksnakan secara daring di ikuti Bupati/Walikota se Kalbar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pakar, Akademisi di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pimpinan Dunia Usaha (PBPH, IUP), Mitra Pembangunan, NGO, Pengelola Perhutanan Sosial dan Masyarakat Adat. (*)