Yuliani Serap Aspirasi Masyarakat: Dari Jalan Rusak, Pembangunan Tanggul, Hingga Pagar Sekolah

KETAPANG, insidepontianak.com – Kerusakan jalan provinsi yang kian parah, ancaman banjir akibat tanggul yang belum optimal, hingga kebutuhan normalisasi sawah menjadi keresahan utama masyarakat di Ketapang dan Kayong Utara. 

Aspirasi tersebut mengemuka saat Anggota DPRD Kalimantan Barat dapil Ketapang–Kayong Utara, Yuliani, menggelar kegiatan reses.

Dalam kunjungannya ke sejumlah titik, termasuk SMK di Kecamatan Kendawangan, legislator PAN Kalbar itu menerima beragam keluhan warga dan pihak sekolah. Infrastruktur jalan provinsi menjadi isu paling dominan yang disampaikan masyarakat.

“Banyak keluhan masyarakat. Ada yang minta normalisasi sawah, ada juga sekolah-sekolah yang meminta perbaikan akses jalan. Di pondok pesantren juga ada aspirasi serupa,” ujar Yuliani.

Menurutnya, warga juga mempertanyakan kepastian anggaran perbaikan jalan untuk tahun 2026.

Menanggapi hal itu, ia memastikan pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran meski belum sepenuhnya menjawab seluruh kebutuhan.

“Kita jawab pasti ada dianggarkan, walaupun mungkin belum maksimal,” katanya.

Berdasarkan keterangan Dinas PUPR Kalbar, total alokasi anggaran peningkatan jalan di Ketapang dan Kayong Utara mencapai Rp78 miliar. Di Kabupaten Ketapang, prioritas pembangunan diarahkan pada Jalan Pesaguan–Kendawangan sebesar Rp20 miliar dan Simpang Sungai Gantang–Teluk Batu senilai Rp7 miliar.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga menganggarkan Rp12 miliar untuk peningkatan Jalan Tanjung–Marau, serta Rp16 miliar bagi pembangunan Jalan Tumbang Titi–Tanjung. Sementara di Kabupaten Kayong Utara, peningkatan Jalan Sukadana–Teluk Batang mendapat alokasi Rp23 miliar.

Tak hanya sektor infrastruktur jalan, aspirasi masyarakat di bidang pendidikan juga mencuat, khususnya terkait pembangunan pagar sekolah dan perbaikan fasilitas pendukung lainnya.

 Keterbatasan anggaran pun menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh kebutuhan tersebut.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Kalbar itu menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan anggaran pemerintah daerah.

“Kebutuhan dasar masyarakat tetap harus menjadi prioritas,” tegasnya. (Andi)