Zulkarnain Desak Musorkab KONI Kubu Raya Diambil Alih Provinsi

KUBU RAYA, insidepontianak.com - Dinamika Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Kubu Raya masih terus berlanjut.

Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Kubu Raya, Zulkarnain, yang dipastikan gugur sebagai bakal calon ketua KONI Kubu Raya.

Kini, secara terbuka mendesak agar seluruh proses Musorkab diambil alih KONI Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun Zulkarnain dinyatakan tidak lolos setelah Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI Kubu Raya menilai 6 dari 14 surat dukungan cabang olahraga (cabor) miliknya tidak sah. 

Namun, keputusan itu justru memantik kritik keras, karena dinilai dilakukan tanpa transparansi dan ruang klarifikasi.

“Kalau dibilang tidak asli, berarti palsu. Padahal SK itu keluarnya dari provinsi. Ini logika yang terbalik,” kata Zulkarnain, Senin (10/2/2026).

Ia mengibaratkan, gugurnya dirinya hanyalah puncak gunung es dari serangkaian persoalan sejak awal penjaringan. 

Mulai dari penggunaan aturan lama yang sudah dicabut, minimnya keterbukaan TPP, hingga proses penyaringan yang dilakukan tanpa menghadirkan pihak calon.

Salah satunya, Zulkarnain menyorot masih diberlakukannya larangan pimpinan partai politik mencalonkan diri sebagai ketua KONI, padahal regulasi tersebut sudah tak berlaku.

“Itu aturan lama, sudah dicabut. Tapi masih dijadikan syarat. Ini menunjukkan TPP tidak memahami regulasi,” tegas Ketua DPC PDI-P Kubu Raya itu.

Selain itu, ia mengaku, sebagai calon tak pernah menerima rundown kegiatan, mekanisme perbaikan berkas, hingga dokumen hasil verifikasi.

“Saya ini peserta, tapi tidak pernah diberi panduan. Saat penyaringan kami tidak dihadirkan. Kalau prosesnya tertutup begini, di mana transparansinya?," keluhnya.

Zulkarnain membantah, narasi yang berkembang bahwa ada calon gugur, karena surat dukungan ditandatangani sekretaris, bukan ketua cabor.

“Dalam organisasi, kalau ketua berhalangan, sekretaris atau bendahara bisa tanda tangan. Masa harus selalu ketua? Ini logika dasar organisasi,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengungkap adanya dugaan praktik “titipan pengurus” dalam proses rekomendasi cabor. 

IPSI Kubu Raya, kata Zulkarnain, sempat tidak diberi rekomendasi oleh KONI Kubu Raya, karena menolak memasukkan tiga nama pengurus titipan.

“Kami tidak mau. Akibatnya rekomendasi tidak keluar, padahal seleksi provinsi sudah mau jalan. IPSI Kubu Raya akhirnya tidak bisa ikut,” ungkapnya.

Terkait rekomendasi dari Bupati Kubu Raya yang kemudian terbit, Zulkarnain menegaskan hal itu bukan intervensi, melainkan semata membuka jalur administrasi ke IPSI Provinsi Kalbar.

“Keputusan tetap di provinsi, bukan di bupati. Tapi ini sering dipelintir,” tambahnya.

Atas berbagai kejanggalan tersebut, Zulkarnain mengapresiasi langkah KONI Provinsi Kalbar yang menunda pelaksanaan Musorkab. 

Ia menilai keputusan itu tepat untuk meredam konflik di kalangan insan olahraga.

“Bukan cuma saya yang keberatan, beberapa calon juga. Jadi penundaan ini wajar agar tidak terjadi keributan,” tegasnya.

Karena itu, ia berharap KONI Provinsi Kalbar mengambil alih penuh proses Musorkab KONI Kubu Raya demi menjamin netralitas dan keadilan.

“Ambil alih saja oleh provinsi. Supaya pemilihan benar-benar fair,” pungkas Zulkarnain. (Greg)
[15.06, 10/2/2026] Greg: Ketua IPSI Kubu Raya, Zulkarnain.