Bapanas Paparkan Praktik Dukung Ketahanan Pangan di Forum Indonesia-Afrika

BADUNG, insidepontianak.com - Untuk mendukung ketahanan pangan pada Forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2 di Bali,
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memaparkan sejumlah praktik yang dilakukan pemerintah Indonesia.

"Visi kami adalah mendukung tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan," kata Kepala Badan Pangan dan Pertanian, Arief Prasetyo Adi.

Untuk mendukung ketahanan pangan, Bapanas menargetkan untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas pangan, mengelola permasalahan pangan dan gizi, serta mengupayakan diversifikasi dan ketahanan pangan, ujarnya.

Ketersediaan pangan ditargetkan untuk mencapai pemenuhan permintaan pangan dan menjaga harga pangan di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga berupaya memastikan kemudahan akses pangan untuk mengurangi jumlah daerah rawan dan pemborosan pangan.

Selain itu, pemerintah berupaya memanfaatkan pangan untuk memastikan peningkatan konsumsi pangan berdasarkan sasaran yang dianjurkan dan menjaga kualitas dan keamanan pangan segar.

Sasaran tersebut ditempuh melalui pelaksanaan sejumlah program, pemberian rekomendasi ketersediaan dan kebutuhan pangan, pembentukan cadangan pangan, upaya pengendalian harga pangan, dan pemantauan di tingkat produsen dan konsumen.

Dalam konteks itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Dalam diskusi hari Selasa, Adi merekomendasikan beberapa kebijakan untuk mengelola kerentanan pangan dan gizi serta memanfaatkan pangan secara optimal sebelum terbuang sia-sia.

Ketahanan pangan merupakan salah satu sektor prioritas yang didorong oleh Indonesia, bekerja sama dengan negara-negara Afrika. Sektor lainnya meliputi transformasi ekonomi, energi, pertambangan, kesehatan, dan pembangunan.

IAF ke-2 diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Afrika, dengan target terjalinnya perjanjian bisnis senilai US$3,5 miliar. (Antara)