Kasus Limbah di Mempawah Jadi Alarm, DPRD Kalbar Minta SPPG Tak Standar Ditutup Sementara

PONTIANAK, insidepontianak.com – DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengingatkan pelaksana program makan bergizi gratis (MBG) agar bekerja profesional. Tidak asal jalan. Wajib taat aturan.

Kasus pencemaran limbah di Kabupaten Mempawah menjadi peringatan keras. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar diminta ditutup sementara.

“Ini untuk menghindari masalah yang lebih besar di kemudian hari,” tegas Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur.

Menurutnya, penutupan sementara bukan bentuk hukuman, melainkan langkah perbaikan agar SPPG bisa beroperasi sesuai ketentuan.

Dengan begitu, mutu pengelolaan MBG terjaga dan target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat dapat tercapai.

Prabasa menegaskan mendukung penuh program MBG. Namun, persoalan teknis di lapangan tidak boleh dinormalisasi.

Justru sebaliknya, masalah yang dianggap sepele berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program unggulan presiden.

Karena itu, ia menekankan kualitas makanan dan kebersihan dapur adalah aspek krusial yang tidak bisa ditawar.

“Jika standar dapur diabaikan, tujuan program meningkatkan gizi masyarakat bisa melenceng,” katanya.

Ia berharap seluruh pelaksana MBG meningkatkan kepatuhan terhadap standar, sehingga program ini benar-benar berjalan tanpa menyisakan masalah di lapangan.***