DPRD Pontianak Dorong Percepatan Digitalisasi Pajak dan Retribusi untuk Maksimalkan PAD

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, mendorong pemerintah kota mempercepat digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan potensi kebocoran pendapatan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Bebby, hingga saat ini masih terdapat sejumlah potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah sistem pemungutan yang belum sepenuhnya berbasis digital dan terintegrasi.

"Sejauh yang saya ketahui, optimalisasi pendapatan daerah masih belum maksimal. Masih ada potensi-potensi yang bisa dihadirkan," kata Bebby.

Ia menilai perkembangan usaha di Kota Pontianak yang terus bertumbuh harus diimbangi dengan sistem pendataan dan pengawasan yang lebih modern. Pasalnya, banyak usaha baru bermunculan, khususnya sektor kuliner dan kafe, sementara sebagian lainnya berhenti beroperasi.

Karena itu, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan secara manual untuk memetakan potensi pajak dan retribusi daerah.

Bebby mengakui peluang terjadinya kebocoran penerimaan masih terbuka selama proses pemungutan belum dilakukan secara digital. Menurutnya, sistem berbasis data dan teknologi akan membuat transaksi lebih transparan serta memudahkan pemerintah melakukan pengawasan.

"Ketika belum digital, pasti ada potensi kebocoran. Di lapangan sulit dicegah kalau tidak berbasis data dan sistem yang terkoneksi," ujarnya.

Politisi partai Golkar itu menegaskan percepatan digitalisasi harus menjadi prioritas agar seluruh potensi pajak dan retribusi dapat tercatat dengan baik.

Selain meningkatkan efektivitas pengawasan, sistem digital juga akan memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Ia juga mengingatkan agar penerapan sistem digital tidak hanya difokuskan pada usaha-usaha besar. Menurutnya, banyak usaha kecil yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi dan turut berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

"Jangan sampai hanya menyasar tempat-tempat besar. Tempat usaha yang kecil tetapi ramai juga memiliki potensi yang harus terdata dengan baik," katanya.

Bebby menambahkan, keberhasilan pembangunan Kota Pontianak tidak terlepas dari kontribusi masyarakat dan pelaku usaha melalui pembayaran pajak dan retribusi. Karena itu, upaya modernisasi sistem pemungutan perlu terus didorong guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

"Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha harus dibangun, tetapi pemerintah juga harus menyiapkan sistem yang transparan dan modern agar penerimaan daerah bisa lebih optimal," pungkasnya.(Andi).