Suyanto Tanjung Desak PUPR Kalbar Jemput Bola ke Pusat, Target Gubernur Jalan Mantap 80 Persen Dinilai Sulit Tercapai

PONTIANAK, insidepontianak.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Barat, Suyanto Tanjung, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar lebih agresif mencari dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Menurutnya, keterbatasan APBD dan tingginya harga material membuat target peningkatan kemantapan jalan hingga 80 persen tidak akan mudah dicapai jika hanya mengandalkan anggaran daerah. Terlebih di tengah melonjaknya harga material.

Pernyataan itu disampaikan Tanjung menyusul paparan Dinas PUPR Kalbar yang menyebut kenaikan harga material, upah, dan dampak fluktuasi dolar menyebabkan capaian peningkatan kemantapan jalan tahun ini diperkirakan hanya sekitar 0,5 persen.

"Kalau hari ini kemantapan jalan sekitar 65 persen, lalu tahun ini hanya bertambah 0,5 persen, tentu masih jauh dari target Pak Gubernur yang ingin mencapai 80 persen," ujarnya.

Menurut Tanjung, persoalan infrastruktur di Kalbar sejak lama terbentur keterbatasan anggaran. Karena itu, ia mendorong PUPR melakukan berbagai terobosan untuk mendatangkan sumber pendanaan dari luar APBD.

Salah satu langkah yang dinilai paling realistis adalah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, baik melalui kementerian terkait maupun jalur politik di DPR RI.

"Kita minta Dinas PUPR berinovasi. Salah satu inovasi yang bagus adalah bagaimana mereka berkoordinasi ke pemerintah pusat. Di sana anggarannya jauh lebih besar, baik melalui kementerian maupun lewat Komisi V DPR RI," katanya.

Politisi yang akrab disapa Tanjung itu menilai Kalbar sebenarnya layak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Sebab, provinsi ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor perkebunan, pertambangan hingga kehutanan.

"Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ada tambang, sawit dan berbagai potensi lainnya. Tapi ironisnya kita masih menghadapi keterbatasan anggaran pembangunan," ujarnya.

Ia berharap eksekutif dan legislatif dapat bersinergi memperjuangkan tambahan anggaran pembangunan infrastruktur ke Jakarta. Menurutnya, dalam tiga tahun sisa masa kepemimpinan Gubernur Kalbar, peluang mencapai target kemantapan jalan masih terbuka apabila dukungan APBN berhasil diperoleh.

"Sebenarnya waktunya masih cukup panjang. Tinggal bagaimana koordinasi ke pusat dilakukan secara maksimal. Karena sekarang anggaran terbesar ada di pemerintah pusat, maka mau tidak mau kita harus memperjuangkannya ke sana," tegasnya.

Tanjung bahkan mengaku pesimistis target pembangunan jalan dapat tercapai apabila upaya mendapatkan tambahan anggaran dari pusat tidak dilakukan secara serius.

"Kalau tidak bicara ke pusat, anggaran dari mana lagi? Semua sudah ditarik ke pusat. Jadi pemerintah daerah harus aktif meminta perhatian pemerintah pusat," katanya.

Ia menambahkan, DPRD Kalbar selama ini telah berulang kali mendorong Dinas PUPR untuk memperjuangkan tambahan anggaran pusat. Namun, pelaksanaan dan hasil lobi tersebut menjadi kewenangan dinas untuk menjelaskannya.

Legislator Partai Hanura ini juga mengapresiasi peran Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang menurutnya telah membantu memperjuangkan sejumlah pembangunan ruas jalan di Kalbar, baik yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten.

"Kita bersyukur ada Ketua Komisi V DPR RI dari Kalbar. Saya lihat beberapa ruas jalan memang mendapat bantuan dan perhatian. Itu tentu patut diapresiasi," pungkasnya.(Andi)