Pemerintah Diminta Antisipasi Dampak Kesehatan akibat Karhutla

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pemerintah diminta tidak hanya berkonsentrasi memadamkan api saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi. 

Sebab, dampak kesehatan masyarakat akibat paparan kabut asap juga harus menjadi perhatian serius, karena efeknya bisa dirasakan hingga berbulan-bulan setelah kebakaran mereda.

Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Barat, Fransiskus Ason, mengatakan penurunan jumlah titik api tidak serta-merta menandakan persoalan karhutla telah selesai.

Terlebih, kebakaran di lahan gambut memiliki karakter berbeda. Api bisa bertahan di dalam lapisan gambut dan tetap menghasilkan asap meski titik panas tidak lagi terdeteksi satelit.

“Walaupun tidak ada titik apinya yang terdeteksi, asap tetap ada karena pembakaran di kedalaman gambut,” kata Ason seusai rapat dengar pendapat bersama sejumlah OPD, kemarin.

Ia mengingatkan pemerintah agar mulai mengantisipasi dampak kesehatan yang kemungkinan muncul setelah masyarakat terpapar asap dalam waktu lama.

Belajar dari 1997

Ason berkaca pada pengalaman karhutla dan kemarau panjang pada 1997. Saat itu, paparan asap berlangsung selama berbulan-bulan dan dampak terhadap kesehatan masyarakat tidak berhenti ketika kebakaran mulai berkurang.

“Kalau melihat pengalaman kemarau panjang tahun 1997, empat sampai lima bulan, efek asap ini dua sampai tiga bulan ke depan bisa terjadi ISPA. Itu yang harus dijaga,” ujarnya.

Karena itu, menurut Ason, kesiapan fasilitas kesehatan harus menjadi bagian dari strategi penanganan karhutla. Pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan meningkatnya masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap.

Dampak Berantai

Ason menyebut berdasarkan laporan BPBD, sejak awal Agustus tercatat sekitar 3.000 titik api di Kalbar. Jumlah tersebut kemudian turun menjadi sekitar 170 titik.

Sementara berdasarkan laporan gubernur, pada Senin jumlah titik api disebut tinggal sekitar 60-an. Namun, kondisi tersebut belum bisa menjadi alasan untuk menurunkan kewaspadaan.

“Kalau hanya hujan sekali atau hujan buatan yang tanggung, tidak akan padam. Justru akan mengeluarkan asap makin pekat,” katanya.

Menurutnya, persoalan asap harus dilihat sebagai masalah yang memiliki dampak berantai. Tidak hanya kesehatan, tetapi juga pendidikan dan perekonomian masyarakat.

Ekonomi Terpukul

Ason mencontohkan sektor perkebunan yang mulai ikut terdampak. Ia menyebut terdapat pabrik yang mengalami kendala menerima hasil panen petani karena kapasitas penampungan produk olahan sudah penuh.

“Banyak pabrik yang tutup, tidak bisa menerima buah. Ke mana buah petani mau dijual kalau kemarau ini masih panjang?” ujarnya.

Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa karhutla tidak hanya menghasilkan persoalan asap yang dirasakan hari ini. Dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor apabila kemarau dan kebakaran berlangsung lebih lama.

Usulkan Bencana Nasional

Ason juga mengatakan pemerintah daerah sah mengusulkan peningkatan status penanganan karhutla menjadi bencana nasional jika melihat dampaknya semakin luas.

Namun, keputusan mengenai penetapan status tersebut tetap berada di tangan pemerintah pusat.

“Daerah mengusulkan, nanti hasilnya diputuskan pusat, disetujui atau tidak tergantung pemerintah pusat,” katanya.

Ia mengatakan BNPB dalam rapat menyampaikan bahwa berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat, kondisi Kalbar saat ini belum masuk kriteria bencana nasional.

Meski demikian, Ason menilai opsi tersebut tetap dapat dibahas apabila dampak karhutla terus meluas.

Beri Bantuan Relawan

Selain penanganan darurat, Ason mendorong pemerintah menyiapkan langkah pencegahan untuk menghadapi karhutla yang hampir setiap tahun berulang.

Salah satunya dengan memperbanyak sumber air di kawasan rawan kebakaran, seperti sumur bor, waduk maupun tempat penampungan air.

Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu kunci mempercepat pemadaman ketika kemarau panjang terjadi.

“Kalau di daerah yang tidak ada sumur, paling lama tiga minggu kemarau air habis. Jadi mau memadamkan api tidak mungkin,” ujarnya.

Ason juga menyebut sekitar Rp10 miliar dari bantuan pemerintah pusat sebesar Rp40 miliar telah disalurkan untuk kebutuhan Dinas Kesehatan, BNPB dan Polda.

Dalam rapat dengan OPD terkait, Sekretaris Partai Golkar Kalbar ini juga menanyakan terkait bantuan operasional untuk masyarakat peduli api dan Yayasan. Untuk masyarakat peduli api bisa dibantu melalui Dinas Lingkungan Hidup. 

Sementara itu untuk Yayasan Pemadam Kebakaran dapat dibantu melalui BPBD Provinsi Kalbar. Perhatian tersebut dinilainya penting. Sebab, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau bantuan dari pihak tertentu.

“Makanya kita juga dorong masyarakat yang turut berjibaku memadamkan api juga dibantu,” tegasnya.***