Komisi II DPRD Kalbar Dorong Bantuan untuk Masyarakat Peduli Api dan Yayasan Pemadam

PONTIANAK, insidepontianak.com – Komisi II DPRD Kalimantan Barat mendorong agar bantuan pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut dialokasikan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) dan yayasan pemadam kebakaran swasta.

Kebijakan ini diusulkan karena para relawan di lapangan membutuhkan dukungan peralatan serta operasional, terutama saat memadamkan api di wilayah yang sulit dijangkau armada pemerintah.

"Kita tidak bisa hanya berharap pada instansi pemerintah atau pengusaha. Makanya kita dorong masyarakat yang ikut berjibaku memadamkan api ini juga dibantu," tegas Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Ason, usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemprov Kalbar, Senin (15/9/2026).

Dalam RDP tersebut, ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan dukungan anggaran penanggulangan bencana karhutla sebesar Rp40 miliar. Namun, yang baru terpakai hanya Rp10 miliar.

Karena sisa anggaran masih cukup besar, Ason mempertanyakan skema dukungan operasional bagi para relawan swasta yang ikut berjibaku di lapangan memadamkan api selama beberapa bulan belakangan. 

Menanggapi hal itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjelaskan bahwa bantuan untuk relawan MPA dan yayasan pemadam swasta dapat difasilitasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar.

Ekonomi Terpukul

Selanjutnya, Komisi II DPRD Kalbar juga mengingatkan bahwa kemarau panjang dan karhutla mulai memukul perekonomian. Sektor perkebunan ikut terdampak.

Sejumlah pabrik kelapa sawit terpaksa berhenti produksi karena selama karhutla, mereka tidak bisa menerima hasil panen petani karena tangki penampungan olahan sudah penuh.

“Banyak pabrik tutup dan tidak bisa menerima buah. Ke mana hasil panen petani mau dijual kalau kemarau ini masih panjang?” ujarnya.

Ason menegaskan, jika karhutla terus dibiarkan, dampaknya akan meluas dari masalah kesehatan hingga krisis ekonomi dan pendidikan masyarakat semakin panjang. 

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah benar-benar memitigasi dampak bencana ini secara maksimal. Anggaran dari pemerintah pusat wajib dikerahkan untuk menanggulangi seluruh dampak yang timbul, serta penggunaannya harus dilakukan secara transparan. ***