Pemkab Sambas Rakor Bersama OJK, Bahas Strategi Percepatan Ekonomi Inklusif

SAMBAS, insidepontianak.com - Pemerintah Kabupaten Sambas, bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar, gelar rapat koordinasi membahas percepatan akses keuangan daerah, untuk pengendalian ekonomi inklusif.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Sambas, Pada Senin (24/6/2024). Sekda Sambas, Ferry Madagaskar menyampaikan, Pemkab Sambas sudah memiliki Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dibentuk sejak 2022.

“Tim tersebut dibentuk untuk mempercepat akses keuangan, dalam rangka mengukur beberapa indikator ekonomi yang tercapai, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi di masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebutkan salah satu hasil dari kinerja TPAKD yaitu membantu peningkatan IPM di Kabupaten Sambas. Ia pun memastikan, tim ini telah bekerja dengan baik.

Terbukti, IPM Kabupaten Sambas saat ini terus meningkat. Saat ini tercatat 70,60 persen. Lebih tinggi dari IPM Provinsi Kalbar yang berada di angka 70,47 persen.

“Perlu kita sadari bahwa kita Tim TPAKD turun tangan dalam rangka peningkatan IPM ini sesuai dengan penelitian,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Sambas juga telah mengemplementasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat Kabupaten Sambas yang memerlukan dana untuk membuka usaha.

“Pada tahun 2023 berdasarkan data yang ada pada kita penyaluran Kur realisasinya diperkirakan kurang lebih 6.626, secara uang kurang lebih Rp435 miliar sekian, dan pada tahun 2022 yaitu Rp4miliar lebih bagi 1.026 kredit kur,” ujarnya.

Hal inilah yang menjadi salah satu faktor meningkatnya IPM di Kabupaten Sambas dan sekaligus membantu pengurangan angka kemiskinan.

“Sangat terasa sekali pada tahun 2022-2023 IPM Kabupaten Sambas itu mendapat nilai 70,60. Peringkat tiga se-Kalbar. Kalau antar-kabupaten kita berada di tingkat pertama, juga berdampak pada percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sambas sesuai dengan BPS, walau tidak drastis,” ucapnya.

Ia menyebutkan saat ini, Pemkab Sambas sedang berupaya mengoptimalkan pelayanan akses keuangan bagi masyarakat.

“Harapan saya bahwa dengan rapat ini akses layanan lebih dipermudah sehingga tujuan kita tujuan Tim TPAKD ini Bisa kita wujudkan,” katanya.

Lebih lanjut, Ferry menegaskan bahwa rapat koordinasi yang dilakukan harus memberikan hasil yang optimal berupa strategi bagi percepatan pembanguan ekonomi di Kabupaten Sambas.

“Saya meminta kepada stakeholder yang ada untuk bersama-sama kita membuat rumusan program kerja kita di tahun 2024 ini serta strategi-strategi untuk pencapaiannya sehingga apa yang menjadi kelalaian kita pada tahun 2023 tidak terulang lagi ditahun 2024,”ujarnya.

“Sesuaikan dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pengendalian percepatan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Sambas,” pungkasnya.***