DPRD Sampaikan Rekomendasi LKPj Bupati Sanggau TA 2024, Infrastruktur Masih Jadi Sorotan

Sanggau, insidepontianak.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Sanggau Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sanggau Tahun Anggaran (TA) 2024.

Rapat paripurna berlangsung di ruang rapat lantai III Kantor DPRD Kabupaten Sanggau pada Rabu (9/4/2025) siang.

Bertindak memimpin rapat yakni Wakil Ketua DPRD, Timotius Yance didampingi Ketua DPRD, Hendrikus Hengki.

Dalam rapat tersebut empat komisi yang ada di DPRD Kabupaten Sanggau menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Rekomendasi tiap-tiap komisi dibacakan oleh Anggota DPRD Fraksi Nasdem, Dicky. 

Permasalahan infrastruktur dasar untuk menunjang pelayanan publik dan perekonomian masih menjadi sorotan utama dan koreksi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sanggau pada tahun anggaran 2024.

Merespon rekomendasi tiap-tiap komisi, Bupati Sanggau, Yohanes Ontot mengatakan dirinya sangat menyambut baik saran, masukan dan kritik yang disampaikan para anggota DPRD Kabupaten Sanggau terhadap kinerja pemerintah pada tahun anggaran 2024.

Terkait infrastruktur dasar, Ontot mengaku sepakat dengan saran dari DPRD yang menyarakan agar pembangunan infrastruktur jalan tak harus mengejar status jalan mantap.

"Kita menangani infrastruktur ini bagaimana agar arus angkut orang dan barang bisa lancar. Hanya fungsional ini gak harus permanen atau aspal. Tapi, kita buat secepatnya agar arus lalu lintas bisa berjalan dengan baik," kata Yohanes Ontot.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Timotius Yance mengaku senang dengan respon Bupati Sanggau yang menyambut baik saran untuk pembangunan infrastruktur jalan yang tak mengejar status jalan mantap.

"Kita senang mendengar apa ayang disampikan Bupati yang lebih mengedepankan fungsional bukan dikejarnya jalan mantap," kata Yance.

Menurut Yance, pembangunan infrastruktur jalan dengan status mantap membutuhkan biaya yang sangat mahal.

Sehingga, ruas jalan yang rusak parah di desa-desa tidak biasa dikerjakan karena tak cukup anggaran.

"Kembali lagi, apagunanya kita mengejar jalan mantap tapi yang jalan dengan panjang 10 kilometer yang dikerjakan hanya 500 meter," pungkasnya. (Ansar)