Kebutuhan Guru Belum Terpenuhi, DPRD Sanggau Khawatir Mutu Pendidikan Terdampak

SANGGAU, insidepontianak.com – Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau menunjukkan kebutuhan guru pada tahun 2026 mencapai 5.803 orang. Namun jumlah guru yang tersedia baru sekitar 4.710 orang, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 1.093 tenaga pendidik yang tersebar di berbagai satuan pendidikan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan serius mengingat Kabupaten Sanggau memiliki sekitar 900 satuan pendidikan yang tersebar hingga wilayah pedalaman dan perbatasan. Untuk menutupi kekurangan tersebut, sejumlah sekolah masih mengandalkan tenaga pengajar yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, pun meminta pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap masih tingginya kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Sanggau yang hingga kini belum terpenuhi secara optimal.

Menurut Hengki, persoalan pendidikan di Sanggau saat ini bukan hanya menyangkut status guru honorer, melainkan juga masih besarnya kekurangan guru yang terjadi di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD hingga SMP.

"Kita tidak bisa hanya melihat persoalan administrasi kepegawaian. Yang lebih penting adalah bagaimana kebutuhan guru di sekolah-sekolah dapat terpenuhi agar pelayanan pendidikan kepada anak-anak tetap berjalan maksimal," ujarnya.

Hengki menilai pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kondisi riil daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan. Sebab, kekurangan guru yang berlangsung dalam jangka panjang berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran dan pemerataan pendidikan.

"Daerah seperti Sanggau masih membutuhkan tambahan guru dalam jumlah besar. Setiap tahun ada guru yang pensiun, sementara kebutuhan di lapangan tetap tinggi. Ini harus menjadi perhatian bersama," katanya.

Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang terus mengusulkan formasi PPPK untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Namun hingga saat ini, formasi yang terisi masih belum mampu menutupi seluruh kekurangan guru yang ada.

Karena itu, DPRD Sanggau berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di daerah, baik melalui penambahan formasi ASN maupun solusi lain yang mampu menjawab kekurangan guru secara berkelanjutan.

"Kita harus memastikan tidak ada sekolah yang kekurangan guru dan seluruh anak-anak di Kabupaten Sanggau mendapatkan hak pendidikan yang sama, baik di kota maupun di wilayah pedalaman," tegas Hengki. (*)