Ketua DPRD Sanggau: Efisiensi Anggaran Justru Membunuh Pemerintah Daerah

SANGGAU, insidepontianak.com – Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, meminta pemerintah pusat mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran.

Sebab menurutnya, pemangkasan anggaran yang dilakukan justru membuat banyak daerah kesulitan menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Hengki menyebut Kabupaten Sanggau mengalami pemotongan anggaran lebih dari Rp200 miliar.

Kondisi itu dinilai sangat memberatkan mengingat kapasitas fiskal daerah yang selama ini sudah terbatas.

"Efisiensi yang dilakukan itu justru membunuh pemerintah daerah. Bayangkan saja Kabupaten Sanggau dipotong anggarannya Rp200 miliar lebih. APBD kita sudah kecil, dipotong lagi," katanya.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, dampak pemangkasan anggaran tidak hanya dirasakan Sanggau. Sejumlah daerah di Kalimantan Barat juga menghadapi persoalan serupa. Bahkan, kata dia, ada daerah yang mulai kesulitan memenuhi kewajiban belanja pegawai.

"Hampir banyak daerah yang kolaps. Pak Gubernur juga pernah menyampaikan ada enam daerah yang hampir tidak mampu membayar PPPK. Kalau kondisi ini terus berlanjut, bisa saja berujung pada pengurangan tenaga PPPK," ujarnya.

Hengki mempertanyakan alasan di balik langkah efisiensi tersebut. Sebab, di saat anggaran daerah dipangkas, pemerintah pusat tetap menjalankan sejumlah program baru yang membutuhkan dukungan anggaran besar.

Menurutnya, kondisi itu menimbulkan kesan bahwa anggaran tidak benar-benar dihemat, melainkan dialihkan ke program-program tertentu.

"Katanya efisiensi, tetapi program-program lain tetap jalan dengan anggaran yang besar. Jadi menurut saya ini bukan efisiensi, melainkan pengalihan anggaran ke program-program tertentu," tegasnya.

Ia mencontohkan sejumlah program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga Sekolah Rakyat yang tetap berjalan dengan dukungan anggaran cukup besar.

Hengki mengakui program-program tersebut memiliki tujuan yang baik. Namun, menurutnya pemerintah pusat juga perlu melihat kondisi riil daerah yang masih menghadapi banyak persoalan mendasar.

"Program seperti Sekolah Rakyat itu niatnya bagus. Tetapi sekolah-sekolah yang sudah ada di daerah banyak yang kondisinya hampir roboh. Infrastruktur pendidikan kita masih membutuhkan perhatian serius," katanya.

Karena itu, Hengki meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran agar tidak semakin membebani daerah.

Menurutnya, pembangunan nasional tidak akan berjalan optimal apabila pemerintah daerah kehilangan kemampuan fiskal untuk menjalankan pelayanan dasar bagi masyarakat.

"Jangan sampai daerah dipaksa menjalankan banyak tugas, tetapi sumber anggarannya terus dikurangi. Pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat," pungkasnya.***