Darurat, Anggaran Jalan di Sanggau Sisa Rp20 Miliar, DPRD Desak Pemda Jemput Dana Pusat

SANGGAU, insidepontianak.com – Kemampuan APBD Kabupaten Sanggau untuk membiayai infrastruktur jalan kini memasuki fase ‘darurat’.

Tahun ini, anggaran yang tersisa hanya Rp20 miliar. Sangat kecil. Dipastikan tak akan mampu membenahi seluruh kerusakan jalan di Bumi Daranante.

Apalagi, Sanggau memiliki wilayah yang sangat luas. Mencakup 15 kecamatan, 6 kelurahan, 163 desa, dan berbatasan langsung dengan Malaysia.

Merosotnya anggaran ini dipicu oleh Dana Transfer Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang terus berkurang. Dari target Rp1,63 triliun, Sanggau hanya menerima Rp1,51 triliun di tahun ini.

Melihat krisis tersebut, DPRD Sanggau mendesak pemerintah daerah bergerak agresif menjemput bola ke Jakarta.

“Dinas PUPR harus lebih rajin melobi kementerian. Jangan hanya mengandalkan APBD yang kian menipis,” tegas Ketua Komisi III DPRD Sanggau, Yeremias Marselinus, Senin (29/6/2026).

Komisi III sendiri sudah menemui Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, untuk menyodorkan proposal pembangunan jalan lewat program Inpres Jalan Daerah. Namun, belum ada lampu hijau.

“Informasi dari Komisi V DPR RI, sampai saat ini belum ada hilal alokasi anggaran untuk Inpres Jalan Daerah. Semua masih menunggu keputusan pusat,” tambah Yeremias.

Menurut Plt Kepala Dinas PUPR Sanggau, Aris Sudarsono anggaran penanganan jalan merosot tajam dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2024 anggaran jalan Sanggau masih menyentuh Rp60 miliar. Angka itu menyusut menjadi Rp40 miliar pada 2025, dan terjun bebas sisa Rp20 miliar di tahun 2026.

“Tahun ini total anggaran Dinas PUPR hanya sekitar Rp70 miliar untuk empat bidang dan satu sekretariat. Porsi untuk jalan ya hanya Rp20 miliar itu,” lanjutnya.

Padahal, untuk tahun 2027, Dinas PUPR idealnya membutuhkan dana Rp245 miliar untuk membangun sejumlah jalan poros daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Guna menyiasati jurang anggaran yang menganga ini, Aris memastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam.

Upaya mencari dana tambahan ke pusat, baik melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Inpres Jalan Daerah terus dilakukan. Ia pun berharap keluhan ini direspons oleh Presiden Prabowo.***