Target Kemiskinan 3,30 Persen pada 2030, DPRD Sanggau Minta Data dan Anggaran Diperkuat

SANGGAU, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan angka kemiskinan turun dari 4,61 persen menjadi 3,30 persen pada 2030. Target tersebut mendapat perhatian dari Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, yang menilai capaian itu bergantung pada kondisi fiskal daerah serta ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Menurut Paulus, target penurunan kemiskinan perlu didukung data yang akurat agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kondisi di lapangan.

"Data menjadi sangat penting sebagai dasar menentukan target. Kita berharap setiap tahun angka kemiskinan di Kabupaten Sanggau bisa terus ditekan," ujarnya saat diwawancarai, Senin (29/6/2026).

Ia mengatakan, kemampuan pemerintah daerah menurunkan angka kemiskinan juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jika kebijakan efisiensi anggaran masih berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, upaya pengentasan kemiskinan dikhawatirkan tidak berjalan optimal.

"Kalau APBD terus mengalami efisiensi sampai 2027 bahkan berlanjut setelah itu, tentu akan sulit. Dampaknya cukup besar terhadap program-program penanggulangan kemiskinan," katanya.

Selain persoalan anggaran, Paulus juga menyoroti masih ditemukannya bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Menurutnya, persoalan tersebut berakar pada belum optimalnya sistem pendataan masyarakat penerima manfaat.

Ia menjelaskan, pemerintah desa sebenarnya telah melakukan pembaruan data masyarakat. Namun, data yang digunakan dalam penetapan penerima bantuan sering kali masih mengacu pada data lama karena proses validasi dan penetapan berada di pemerintah pusat.

"Desa sudah menginput data terbaru, tetapi data yang keluar justru masih data lama. Ini yang menjadi kendala dan sering kami sampaikan," ungkapnya.

Paulus menilai persoalan sinkronisasi data tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Sanggau, tetapi juga dialami banyak daerah lain.

Karena itu, ia berharap pemerintah terus melakukan pembaruan dan penyempurnaan basis data agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Harapan kita, data terus diperbarui sehingga masyarakat yang memang berhak bisa menerima bantuan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya," pungkasnya. (*)