Soroti SILPA Pemprov Kalbar Rp497 Miliar, Dewan Agus: Bisa Bangun Hampir 200 Kilometer Jalan Provinsi

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah, menyoroti tata kelola keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 yang kembali mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang cukup besar. 

Adapun SILPA tahun  202 mencapai Rp497,4 miliar. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan masih rendahnya serapan belanja daerah, terutama pada sektor pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Agus mengungkapkan, berdasarkan laporan pertanggungjawaban gubernur, komponen terbesar pembentuk SILPA berasal dari tidak terealisasinya belanja dan transfer yang nilainya mencapai sekitar Rp438 miliar.

"Yang cukup mencengangkan, komponen terbesar SILPA ini berasal dari belanja dan transfer yang tidak terealisasi. Memang di dalamnya terdapat tunda bayar kegiatan tahun sebelumnya sekitar Rp124 miliar, tetapi setelah dikurangi angka itu, masih tersisa lebih dari Rp300 miliar yang tidak terserap," kata Agus Sudarmansyah Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, dana ratusan miliar rupiah tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Kalbar. 

Ia mencontohkan, apabila sekitar Rp300 miliar tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan provinsi, maka pemerintah berpotensi membangun hampir 200 kilometer jalan baru.

"Dengan hitungan kasar sekitar Rp1,5 miliar per kilometer jalan, dana Rp300 miliar bisa menghasilkan kurang lebih 200 kilometer jalan provinsi. Ini tentu sangat berarti bagi masyarakat," ujarnya.

Agus mengaitkan hal itu dengan kondisi infrastruktur jalan provinsi yang hingga kini masih menghadapi persoalan serius. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), jalan provinsi yang berstatus rusak berat saat ini mencapai sekitar 481 kilometer.

Menurutnya, apabila anggaran yang tidak terserap tersebut dapat direalisasikan secara optimal, maka hampir separuh ruas jalan provinsi yang rusak berat bisa ditangani.

"Bayangkan kalau anggaran itu terserap untuk pembangunan jalan. Dari total jalan rusak berat sekitar 481 kilometer, hampir separuhnya bisa terselesaikan. Ini yang sangat disayangkan," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai rendahnya realisasi belanja tidak hanya berdampak pada tertundanya pembangunan fisik, tetapi juga mengurangi efek berganda terhadap perekonomian daerah.

Menurut Agus, setiap anggaran pembangunan yang dibelanjakan pemerintah akan menciptakan perputaran ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan aktivitas usaha masyarakat.

"Belanja pemerintah itu memiliki multiplier effect yang besar. Selain menghasilkan output pembangunan, juga menggerakkan ekonomi masyarakat melalui perputaran uang di daerah," jelasnya.

Karena itu, Agus berharap Pemprov Kalbar kedepan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program sehingga serapan anggaran ke depan lebih optimal.

"Kita berharap pemerintah daerah bisa memaksimalkan daya serap anggaran sehingga SILPA yang tinggi seperti ini tidak terus berulang. Anggaran yang tersedia harus benar-benar dikonversi menjadi pembangunan yang dirasakan masyarakat," tegasnya.(Andi)