Krisis Air Bersih Meluas, BPBD Kayong Utara Salurkan 20 Ribu Liter ke Pulau Maya

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kayong Utara terus mengoptimalkan penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak bencana kekeringan.

Kepala Pelaksana BPBD Kayong Utara, Fathul Bahri, mengatakan penanganan krisis air bersih menjadi prioritas utama memasuki minggu kedua penetapan status tanggap darurat kekeringan di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Fathul saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media di Sukadana, Sabtu (22/8/2026).

Menurutnya, kondisi kekeringan telah berlangsung hampir dua bulan tanpa hujan deras. Akibatnya, sejumlah sumber air yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat mulai mengering.

"Yang kita optimalkan, yang kita dahulukan itu krisis air bersih. Karena hampir dua bulan hujan tidak ada, terus sumber-sumber air itu memang sudah kering," ujar Fathul.

Ia menjelaskan, ketersediaan air bersih sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk memasak, minum, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Jika krisis air bersih tidak segera ditangani, kata dia, kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat, salah satunya penyakit diare.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan, BPBD Kayong Utara menerapkan dua pola distribusi, yakni melalui jalur darat dan laut.

Distribusi melalui jalur darat dilakukan menggunakan mobil tangki untuk menyasar wilayah Kecamatan Sukadana, Teluk Batang, dan Simpang Hilir.

Sementara untuk wilayah kepulauan seperti Kecamatan Pulau Maya, pendistribusian air dilakukan melalui jalur laut dengan menyewa kapal penampung.

"Untuk di kepulauan, teknisnya kita mendistribusikan dengan menyewa kapal. Dari penampungan sumber air kita naikkan ke kapal, nanti kapal membawa ke kepulauan dan didistribusikan ke masyarakat," jelasnya.

Fathul menyebut, pada Sabtu (22/8/2026), BPBD akan kembali menyalurkan bantuan air bersih ke Kecamatan Pulau Maya dengan kapasitas sekitar 20 ribu liter dalam satu kali distribusi.

Penanganan krisis air bersih tersebut dilakukan secara bersama-sama melalui sinergi pemerintah daerah, Satgas Kekeringan, DPRD, tokoh masyarakat, hingga dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari pihak swasta, termasuk PT Harita.

BPBD memastikan distribusi air bersih terus dioptimalkan agar kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan dapat tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. (*)