BBM Langka di Pesisir Kubu Raya, Pemkab Fokus Normalisasi Distribusi

KUBU RAYA, insidepontianak.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah pesisir Kubu Raya terjadi beberapa hari terakhir ini.

Pasalnya, distribusi BBM subsidi dari SPBU sulit didapatkan oleh penyalur di daerah, sebab adanya pengawasan yang ketat.

Oleh karena itu, normalisasi distribusi BBM menjadi langkah utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya yang diprioritaskan untuk menekan dampak ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat.

“Langkah pertama yang kita lakukan adalah menormalkan distribusi BBM,” kata Bupati Kubu Raya, Sujiwo, Kamis (19/3/2026).

Pemkab Kubu Raya juga menggandeng Pertamina untuk memperketat pengawasan distribusi, terutama dalam situasi krusial menjelang arus mudik Lebaran yang berpotensi meningkatkan kebutuhan bahan bakar di wilayah pesisir.

“Saya minta Pertamina ikut mengawal distribusi agar pasokan benar-benar sampai ke masyarakat,” tegasnya.

Sujiwo mengatakan, kelangkaan BBM yang berlangsung sekitar tiga hingga empat hari terakhir telah memengaruhi berbagai sektor, terutama transportasi sungai yang menjadi akses utama warga pesisir.

“Kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat. Tarif transportasi motor air naik hingga sekitar 30 persen,” ucapnya.

Kenaikan ongkos transportasi tersebut turut memicu meningkatnya harga kebutuhan pokok di wilayah pesisir seperti Batu Ampar dan Kubu. 

Distribusi barang yang bergantung pada jalur sungai membuat biaya logistik ikut terdorong naik.

“Ketika biaya transportasi naik, harga sembako juga ikut terdampak. Ini yang sedang kita tekan agar tidak berlarut,” jelasnya.

Menurut Sujiwo, persoalan utama bukan semata harga BBM, melainkan distribusi yang belum berjalan normal. 

Karena itu, pemerintah daerah kini memfokuskan upaya pada pemulihan rantai pasok agar ketersediaan BBM kembali stabil di lapangan.

"Kalau distribusi lancar, harga transportasi otomatis kembali normal," kata Sujiwo.

Selain penanganan jangka pendek, pemerintah daerah turut menyiapkan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran melalui rekomendasi dinas teknis, seperti Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian.

Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah persoalan serupa terulang serta memastikan BBM subsidi digunakan sesuai kebutuhan masyarakat pesisir.

“Kita ingin ke depan distribusinya lebih tertata dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Greg)