KPK Datangi Pemkab Kubu Raya, Soroti Tata Kelola PAD yang Dianggap Belum Optimal

KUBU RAYA, insidepontianak.com - Kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kabupaten Kubu Raya pada, Rabu (8/4/2026) disebut membawa sejumlah catatan penting bagi pemerintah daerah. 

Dalam kunjungannya itu, KPK menyoroti masih belum optimalnya penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pengelolaan aset milik pemerintah.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, mengungkapkan kunjungan tim KPK melalui agenda rapat koordinasi evaluasi dan pencegahan korupsi membawa banyak pencerahan bagi organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam memahami standar tata kelola yang akuntabel.

Menurutnya, evaluasi tersebut membuka fakta bahwa masih terdapat sejumlah sektor yang perlu diperbaiki, terutama dalam penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan aset daerah.

“Ada beberapa yang menjadi perhatian, bagaimana kita menggali potensi PAD yang menurut BPK belum maksimal,” kata Sujiwo kepada insidepontianak.com, Kamis (9/4/2026).

Meski mendapat sejumlah catatan, ia menyebut Pemkab Kubu Raya tetap memperoleh apresiasi dari KPK atas langkah-langkah pencegahan korupsi yang telah dilakukan selama ini.

Sujiwo menegaskan apresiasi tersebut tidak boleh membuat jajaran pemerintah berpuas diri. Ia menilai, justru kunjungan KPK menjadi momentum introspeksi bersama.

“Teman-teman sekarang baru menyadari, yang kita anggap sudah benar ternyata belum tentu benar-benar benar. Bahkan ada yang kita kira benar, ternyata salah,” ujarnya.

Ia menekankan, bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum, melainkan tanggung jawab seluruh aparatur pemerintah.

“Pencegahan korupsi bukan hanya tugas KPK atau APH. Kita semua, mulai dari bupati, wakil bupati, sekda sampai ASN harus menjaga integritas,” tegasnya.

Sujiwo menilai, integritas aparatur menjadi fondasi utama dalam menutup peluang terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. 

Jika integritas terjaga, ia optimistis sistem pemerintahan akan berjalan lebih baik.

Secara umum, ia mengklaim kinerja OPD dalam meminimalisir potensi korupsi sudah berjalan cukup baik.

Namun, masih terdapat ruang perbaikan yang harus dimaksimalkan ke depan.

“Kita ingin pencegahan korupsi ini benar-benar terwujud bersama. Masih ada ruang yang harus kita perbaiki dan maksimalkan,” pungkasnya. (Greg)