Fraksi PKS Kubu Raya Desak Pemerintah Audit Lahan Gambut Terlantar untuk Putus Karhutla

KUBU RAYA, insidepontianak.com - Ketua Fraksi PKS DPRD Kubu Raya, Muhammad Amri mendesak, pemerintah mengaudit lahan gambut terlantar yang dinilai menjadi salah satu titik rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Sebab, menurutnya banyak lahan gambut justru dibiarkan bertahun-tahun tanpa pengelolaan. Tak ada kanal. Tak ada sumur bor. Tak ada tanaman. Kering. 

"Sekali ada percikan, langsung jadi asap," ungkap Amri kepada insidepontianak.com, Jumat (28/8/2026).

Kondisi gambut yang kering saat musim kemarau membuatnya mudah terbakar dan sulit dipadamkan.

"Faktanya di lapangan, titik api paling banyak muncul di lahan gambut yang sudah bertahun-tahun ditelantarkan," ujarnya.

Di samping itu, ia menegaskan, bahwa penyebab utama karhutla di Kubu Raya atau di Kalbar bukanlah semata-mata karena aktivitas pembukaan atau perpindahan ladang masyarakat.

"Kita tidak pernah ada data rill yang menyajikan berapa hektar lahan terbakar karena ladang berpindah," tekannya.

Pemerintah perlu membuka data dan memastikan lahan gambut yang dikuasai perusahaan maupun perorangan benar-benar dikelola dan dijaga.

“Jangan setiap terjadi kebakaran langsung menyalahkan ladang berpindah,” ujarnya.

Karena itu, Fraksi PKS mengajukan tiga desakan kepada pemerintah untuk mencegah Karhutla berulang.

Pertama, audit lahan gambut terlantar. Pemerintah diminta memetakan lahan HGU maupun SHM di atas gambut yang tidak produktif selama tiga tahun atau lebih.

Kedua, wajibkan pemilik atau pengelola membasahkan gambut. Infrastruktur seperti sekat kanal dan sumur bor dinilai harus tersedia di lahan gambut yang dikelola.

“Siapapun pemiliknya, wajib menjaga gambut tetap basah. Kalau tidak mampu mengelola, ada mekanisme yang harus ditempuh agar lahan tidak menjadi bom waktu kebakaran,” tegasnya.

Ketiga, dorong lahan gambut menjadi produktif. Lahan terlantar dinilai perlu diarahkan untuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik gambut, seperti pengembangan nanas maupun tanaman lain yang cocok setelah melalui pengolahan yang tepat.

Ia menegaskan, persoalan Karhutla harus dilihat secara lebih utuh. Jangan sampai petani terus menjadi pihak yang disalahkan, sementara lahan gambut terlantar yang rawan terbakar tidak tersentuh.

“Kalau lahannya dikelola dan punya nilai ekonomi, tentu ada yang menjaga. Yang kita dorong adalah bagaimana gambut tidak dibiarkan kering dan terlantar setiap musim kemarau,” pungkasnya. (Greg)