Mahasiswa Cegat Gubernur di Bandara Supadio, Kecewa Menteri Kehutanan Tak Kunjung Tiba

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah (FOMDA) Kalimantan Barat tampak kecewa.

Pasalnya, Menteri Kehutanan yang dijadwalkan akan mengunjungi Kalbar pada, Kamis (3/9/2026) untuk meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak kunjung tiba. Alasannya, pesawat yang ditumpangi delay karena kondisi cuaca.

Aksi yang sudah mereka agendakan sejak pagi untuk menyampaikan keresahaan mereka kepada mentri secara langsung di Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya pun terpaksa harus tertunda.

Kekecewaan mahasiswa kemudian berlanjut. Saat Gubernur Kalbar, Ria Norsan keluar dari kawasan bandara, massa langsung mencegat dan menyampaikan sejumlah tuntutan.

Mahasiswa mempertanyakan sikap pemerintah daerah di tengah karhutla yang terus meluas. 

Mereka meminta Norsan tak hanya menjelaskan kendala kedatangan Menteri Kehutanan, tetapi juga menunjukkan sikap tegas kepada pemerintah pusat.

Norsan menjelaskan, Menteri Kehutanan sebenarnya tidak membatalkan kunjungan ke Kalbar.

“Kita sekarang masih berusaha semua. Menteri hari ini karena tidak bisa turun pesawat, bukan aslinya membatalkan,” kata Norsan saat menemui massa demonstran.

Menurutnya, pesawat harus menunggu kondisi jarak pandang membaik agar dapat mendarat dengan aman.

“Pesawat nggak bisa turun, jarak pandangnya harus oke,” ujarnya.

Namun, penjelasan tersebut belum memuaskan mahasiswa. Mereka terus mendesak Norsan terkait tuntutan agar penanganan karhutla Kalbar dinaikkan menjadi bencana nasional.

Sebab, mereka menilai kondisi di lapangan sudah jauh dari sekadar persoalan kebakaran biasa. 

Mereka menyebut pemerintah kekurangan relawan, logistik dan berbagai kebutuhan penanganan di lapangan.

Kekecewaan mahasiswa kemudian tak berhenti pada batalnya kedatangan Menteri Kehutanan.

Mereka juga kecewa karena menilai Gubernur Ria Norsan tidak memberikan ketegasan ketika ditanya mengenai sikap pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Karena itu, mahasiswa meminta Norsan berani menyampaikan kondisi Kalbar apa adanya dan memperjuangkan status bencana nasional jika memang penanganan karhutla sudah tidak mampu ditangani daerah sendiri.

Sempat terjadi adu argumen ketika mahasiswa menyampaikan tuntutan tersebut.

“Kami ini masyarakat Bapak. Kami datang ke sini ingin menuntut pemerintah bersikap tegas. Kami mau bencana ini menjadi status nasional,” pekik salah seorang mahasiswa.

Mahasiswa juga menyinggung pernyataan soal keterbatasan sumber daya dalam penanganan karhutla.

“Bapak sendiri bilang kita kekurangan relawan, kita kekurangan logistik, kita kekurangan segalanya,” sambungnya.

Norsan kemudian membantah bahwa pernyataan tersebut berasal darinya.

“Itu kan kamu yang ngomong, bukan saya,” jawab Norsan.

Perdebatan singkat tersebut membuat suasana semakin ramai. Mahasiswa tetap bertahan menyampaikan tuntutannya kepada gubernur.

Bagi mereka, kedatangan pejabat pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada agenda kunjungan, rapat atau dokumentasi.

Mahasiswa: Jangan Hanya Seremonial

FOMDA Kalbat menegaskan, mereka tidak menolak kedatangan Menteri Kehutanan.
Namun, mereka mempertanyakan apa yang akan dibawa pulang pemerintah pusat setelah melihat kondisi Kalbar.

Koordinasi lapangan, Syarif Falmu mengatakan, pemerintah pusat harus datang membawa solusi, bukan sekadar melakukan kunjungan seremonial.

“Kita tidak ingin kehadiran dari menteri ini bukan hanya kegiatan seremonial,” kata Falmu.

Menurutnya, jika bantuan yang diberikan hanya berupa air bersih, logistik atau peralatan, pemerintah sebenarnya dapat langsung menyalurkannya ke Kalbar tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan pejabat.

“Kalau memang air bersih dan alat-alat yang lainnya, itu kan bisa dibelanjakan di sini. Tidak harus menghabiskan uang negara untuk perjalanan dinasnya ke Pontianak,” ujarnya.

Falmu menilai, pemerintah pusat seharusnya memikirkan mitigasi jangka panjang. Sebab, karhutla bukan persoalan baru yang hanya muncul pada tahun ini.

“Kebakaran seringkali terjadi berulang kali. Kita tidak ingin di tahun berikutnya juga terjadi seperti ini,” tegasnya.

Di samping itu, FOMDA juga mendesak pemerintah menetapkan karhutla Kalbar sebagai bencana nasional.

Menurut Falmu, kondisi saat ini sudah sangat serius. Tidak hanya asap yang mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga sumber daya pemerintah dan relawan terus dikerahkan untuk memadamkan api.

“Kebakaran di Kalimantan Barat ini harus ditingkatkan sebagai bencana nasional. Karena ini sudah sangat parah sekali,” ujarnya.

Ia meminta, pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan maupun pihak yang terbukti menjadi penyebab kebakaran.

“Kita pengen tindakan tegas dari mereka. Kita tidak hanya ingin mereka seremonial-seremonial saja,” tambahnya.

Tak hanya itu, Falmu juga menyinggung data yang beredar mengenai lokasi kebakaran yang disebut berada di kawasan konsesi perusahaan. 

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya menyalahkan masyarakat, tetapi juga berani memeriksa seluruh pihak yang memiliki aktivitas di wilayah rawan terbakar.

Adapun dalam pertemuan dengan gubernur, mahasiswa juga menyoroti adanya anggapan bahwa mereka hanya menyampaikan tuntutan tanpa ikut membantu penanganan karhutla. Falmu membantah hal tersebut.

Pasalnya, kata dia, mahasiswa justru terlibat dalam sejumlah kegiatan kerelawanan dan posko bantuan untuk masyarakat terdampak karhutla.

“Di Kubu Raya itu mahasiswa yang menjadi relawan. Yang menjadi relawan kebakaran juga mahasiswa. Di Bundaran Digulis yang melakukan posko bantuan kebakaran itu juga mahasiswa,” jelasnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap kontribusi mahasiswa dalam penanganan bencana.

Menurut Falmu, pemerintah daerah semestinya dapat menjadi penghubung antara keresahan masyarakat Kalbar dengan pemerintah pusat.

“Seharusnya sebagai kepala daerah dia harus bertindak tegas,” tegas Falmu.

Menteri Tetap Ditunggu

Meski kecewa karena pesawat Menteri Kehutanan belum dapat mendarat, mahasiswa memastikan tetap menunggu kepastian agenda pemerintah pusat.

Falmu mengatakan, informasi yang mereka terima, Menteri Kehutanan kemungkinan tetap hadir di Pontianak meski agenda peninjauan lapangan berubah menjadi rapat koordinasi.

“Kita akan tetap tunggu. Karena ini adalah komitmen kita terkait harga diri kita sebagai masyarakat Kalimantan Barat. Kita jangan mau dianggap remeh oleh pemerintah pusat,” tekan Falmu.

Bagi mahasiswa, persoalan kedatangan menteri bukan sekadar soal hadir atau tidak hadir.

Yang mereka tunggu adalah keputusan dan langkah nyata pemerintah menghadapi karhutla yang terus berulang.

“Pemerintah pusat harus hadir sebagai solusi,” pungkasnya. (Greg)

Penulis : Gregorius
Editor : -