Operasi Pasar Bukan Solusi Utama Pengendalian Inflasi, Wagub Krisantus: Itu Solusi Sementara, Kita Butuh Jangka Panjang

LANDAK, Insidepontianak.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus, menilai program operasi pasar atau pasar murah bukanlah solusi utama dalam mengendalikan inflasi.

Menurutnya, kebijakan tersebut hanya bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan utama yang menyebabkan lonjakan harga pangan di daerah.

Krisantus mengatakan, setiap kali inflasi terjadi, pemerintah hampir selalu mengambil langkah yang sama, yakni menggelar operasi pasar untuk menekan harga kebutuhan pokok di masyarakat.

“Setiap inflasi kita pasar murah. Rapat setiap tahun, solusinya pasar murah,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Ia menilai langkah tersebut memang dapat membantu masyarakat dalam jangka pendek, terutama untuk menjaga daya beli ketika harga bahan pokok melonjak.

Namun kemampuan pemerintah untuk terus melakukan subsidi melalui operasi pasar juga memiliki keterbatasan.

Menurutnya, jika operasi pasar dilakukan menggunakan anggaran daerah untuk membeli bahan pokok yang kemudian dijual lebih murah kepada masyarakat, maka hal tersebut berpotensi membebani keuangan pemerintah.

“Berapa sih kemampuan kita untuk pasar murah? Ini solusi sesaat,” kata Krisantus.

Ia menjelaskan, inflasi umumnya terjadi karena meningkatnya permintaan pangan pada momen-momen tertentu, terutama saat hari besar keagamaan seperti Natal, Lebaran, maupun Imlek.

Pada periode tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap berbagai bahan pokok meningkat, sementara pasokan tidak selalu mampu memenuhi lonjakan permintaan.

“Ketika hari raya, telur kurang, ayam kurang, kedelai kurang, semua barang pokok kurang. Nah itu akhirnya menyebabkan terjadinya inflasi,” jelasnya.

Krisantus juga menilai operasi pasar tidak mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata, terutama daerah yang jauh dari pusat distribusi.

“Seberapa lama kita kuat pasar murah? Paling di satu tempat. Tidak mampu kita menjangkau seluruh pelosok kabupaten maupun provinsi,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai pengendalian inflasi seharusnya difokuskan pada upaya jangka panjang melalui peningkatan produksi pangan di daerah.

Menurutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan sinkronisasi program lintas sektor untuk membangun sentra-sentra produksi pangan, terutama komoditas yang sering mengalami kekurangan saat permintaan meningkat.

“Nah menurut saya harus terjadi sinkronisasi program pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam rangka menciptakan sentra-sentra produksi terhadap kebutuhan-kebutuhan pangan yang selalu kurang di saat hari raya,” katanya.

Ia menambahkan, langkah tersebut penting agar daerah memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tanpa harus bergantung pada intervensi pasar yang bersifat sementara. (*)