Catatan Pansus DPRD Kalbar terhadap LKPJ Gubernur: PAD Belum Signifikan, Inovasi Perlu Diperkuat

PONTIANAK, insidepontianak.com - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalbar memberikan catatan penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2025.

Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp2,81 triliun, sedikit melampaui target Rp2,79 triliun.  Capaian tersebut dinilai belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Terobosan dinilai lemah.

Pansus juga menilai, besarnya potensi pendapatan belum sepenuhnya diikuti optimalisasi pengelolaan di lapangan.

Sejumlah sektor strategis seperti pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta kontribusi perusahaan sawit dan tambang masih perlu diperkuat.

Ketua Pansus, Heri Mustamin, menyebutkan dari sekitar 3,5 juta kendaraan bermotor yang berpotensi menjadi objek pajak, realisasi penerimaan dalam LKPJ baru menyentuh sekitar 1 juta unit.

Kondisi serupa juga terlihat pada pajak air permukaan. Dari sekitar 300 perusahaan yang beroperasi, belum seluruhnya memberikan kontribusi optimal.

Menurut Heri, salah satu kendala utama adalah belum tersedianya data potensi yang akurat, termasuk alat ukur di lapangan.

“Kalau tidak diukur, mereka bisa membayar semaunya. Ada potensi manipulasi,” ujarnya dalam rapat di DPRD Kalbar, Kamis kemarin.

Akibatnya, sumber daya alam (SDA) yang melimpah belum sepenuhnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

“Potensi kita sangat besar, tapi belum maksimal. Ibaratnya tikus di lumbung padi, tapi tikusnya mati,” tambahnya.

Legislator Partai Golkar itu juga memberi catatan pada layanan publik. Di sektor kesehatan, rumah sakit daerah masih menghadapi keterbatasan kapasitas pasien.

“Ini urusan wajib pemerintah daerah. Pelayanan kesehatan perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, DPRD mencatat masih ada sarana dan prasarana yang perlu dibenahi. Kondisi ini dinilai memengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, infrastruktur jalan di sejumlah daerah juga masih membutuhkan perhatian. Karena itu, pengelolaan SDA perlu dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dasar.

“Intinya, potensi sudah besar. Tinggal bagaimana diperkuat dengan inovasi dan langkah konkret,” kata Heri.

DPRD juga mendorong keberpihakan yang lebih kuat kepada petani dan nelayan sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Selain itu, komposisi belanja daerah dinilai perlu lebih diarahkan ke sektor produktif agar manfaat pembangunan lebih terasa.

“Kalau belanja modal meningkat, dampaknya ke masyarakat juga akan lebih nyata,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, DPRD mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan. Usulan ini datang dari sejumlah fraksi untuk memperkuat pengawasan sekaligus memetakan potensi PAD secara lebih komprehensif.

“Pansus ini diharapkan bisa membantu mengidentifikasi potensi dan peluang peningkatan pendapatan daerah secara menyeluruh,” pungkasnya.***