Setahun Kepemimpinan Ria Norsan Dianggap Heri Mustamin Belum Optimal!

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, menilai masih terlalu dini untuk mengukur keberhasilan kepemimpinan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, yang baru berjalan sekitar satu tahun.

Menurut Heri, meski sejumlah indikator menunjukkan prospek yang mulai terlihat, namun belum ada capaian yang benar-benar menonjol dan bisa diklaim sebagai keberhasilan penuh pemerintahan saat ini.

“Kalau bicara satu tahun pemerintahan, tentu kita tetap bersyukur dan memberikan apresiasi. Tapi apresiasi itu ada dua, ada yang sifatnya kritik dan ada yang karena memang ada keberhasilan,” ujarnya.

Ia menilai, dinamika di awal pemerintahan merupakan hal yang wajar. Bahkan, hubungan kerja antara gubernur dan wakil gubernur disebutnya kini mulai menunjukkan kekompakan setelah sempat menghadapi penyesuaian di awal masa jabatan.

Namun demikian, Heri menegaskan bahwa capaian yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kinerja pemerintahan baru. Pasalnya, sebagian besar program yang berjalan masih merupakan hasil perencanaan dari pemerintahan sebelumnya.

“Kalau dikatakan berhasil, boleh saja. Tapi harus diingat, perencanaan tahun berjalan ini masih disusun oleh gubernur sebelumnya. Jadi bukan murni hasil kerja saat ini,” jelasnya.

Ia berharap, program-program yang telah dirancang sebelumnya dan dinilai positif dapat dilanjutkan, selama sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan sekarang.

Di sisi lain, Heri juga menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait kebijakan efisiensi anggaran.

Ia menyebut pemangkasan anggaran hingga ratusan miliar rupiah turut mempengaruhi ruang gerak pembangunan.

“Kalau tidak ada efisiensi, mungkin ruang fiskal lebih besar untuk infrastruktur dan kegiatan lainnya. 

Tapi dengan kondisi sekarang, tentu ada pengurangan dari sisi modal kerja,” katanya.
Meski begitu, secara persentase, dampak efisiensi terhadap APBD Kalbar dinilai tidak terlalu signifikan, yakni sekitar 9 persen.

Namun, dengan luas wilayah Kalimantan Barat yang besar, keterbatasan anggaran tetap menjadi tantangan serius dalam percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur.

Heri juga menyinggung sejumlah isu yang berkembang, seperti klaim penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. 

Ia meminta agar data tersebut dibuka secara transparan oleh pihak berwenang agar bisa menjadi acuan dalam perencanaan ke depan.

“Data ini harus dirilis secara terbuka, supaya bisa benar-benar jadi tolok ukur. Karena nanti akan berpengaruh pada perencanaan tahun berikutnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, capaian pembangunan di tahun berjalan akan sangat menentukan arah kebijakan di tahun-tahun selanjutnya. 

Oleh karena itu, menurutnya, evaluasi yang objektif dan berbasis data menjadi kunci.

“Kalau sekarang kita mau mengukur keberhasilan gubernur, saya pikir masih terlalu dini. Karena banyak program yang berjalan saat ini merupakan warisan dari perencanaan sebelumnya,” ujarnya. (Andi)