KPPAD Kalbar Libatkan Peran Sekolah Tangkal Radikalisme

PONTIANAK, insidepontianak.com – KPPAD Kalimantan Barat terus memperkuat upaya pencegahan penyebaran paham ekstremisme dan radikalisme di lingkungan sekolah.

Hal ini diwujudkan melalui dialog interaktif yang melibatkan kepala sekolah, guru bimbingan konseling (BK), serta perwakilan OSIS, Senin (27/4/2026).

Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Kubu Raya tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya dinas perlindungan anak, ABKIN Kalbar, forum pengendalian terorisme, hingga Densus 88. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam menangani potensi radikalisme di kalangan pelajar.

Ketua KPPAD Kalbar, Tumbur Manalu, mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh sejumlah kasus yang sempat menghebohkan publik, termasuk kejadian yang melibatkan seorang pelajar pada Februari lalu.

“Kami cukup terkejut dengan kejadian di salah satu SMP, di mana siswa tersebut ternyata sudah teridentifikasi oleh Densus 88 terpapar melalui grup digital tertentu,” ujarnya.

Menurut Tumbur, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sinergi antarinstansi dalam pencegahan radikalisme masih belum optimal. Karena itu, forum bersama menjadi langkah penting untuk menyatukan komitmen.

“Selama ini kolaborasi belum berjalan maksimal. Maka perlu duduk bersama antara sekolah, dinas terkait, guru, hingga Densus yang memiliki kewenangan, untuk membangun langkah bersama,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembekalan kepada pihak sekolah menjadi kunci agar mampu mengenali tanda-tanda awal paparan paham ekstremisme.

“Kegiatan ini penting agar sekolah dapat mengidentifikasi sejak dini indikasi radikalisme, sehingga pencegahan bisa dilakukan lebih cepat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah ABKIN Kalbar, Tri Mega Ralasari, menekankan bahwa upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru BK, tetapi seluruh elemen sekolah.

“Konsep tujuh jurus BK hebat dari kementerian menekankan bahwa semua pihak, mulai dari kepala sekolah hingga masyarakat, memiliki peran dalam pencegahan,” ungkapnya.

Ia menilai pendekatan kolaboratif tersebut akan membuat deteksi dini terhadap potensi radikalisme menjadi lebih efektif.

“Jika sebelumnya beban ada di guru BK, kini semua stakeholder bisa terlibat aktif dalam mencegah masuknya paham ekstremisme ke lingkungan sekolah,” pungkasnya.(Andi)