Abrasi Capai 20 Meter per Tahun, Bupati Satono Minta Negara Hadir Lindungi Pesisir Arung Parak

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ancaman abrasi terus menggerus wilayah pesisir Desa Arung Parak, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas. Laju pengikisan pantai di kawasan itu disebut mencapai 20 meter setiap tahun.

Situasi ini mengancam lahan produktif serta permukiman masyarakat yang berada di sepanjang garis pantai. Sementara itu, kemampuan fiskal daerah sangat terbatas untuk menangani bencana tahunan itu secara mandiri.

“Kami berharap negara hadir membantu penanganannya. Kalau tidak abrasi bisa semakin parah,” ujar Bupati Sambas, Satono saat mendampingi jajaran Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meninjau lokasi abrasi, Sabtu (6/6/2026).

“Kami berharap usulan pembangunan pengaman pantai ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Kabupaten Sambas sendiri merupakan wilayah pesisir paling utara Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Kepala Desa Arung Parak, Junaidi, sangat menantikan realisasi proyek pembangunan pengaman pantai di wilayahnya.

Usulan infrastruktur benteng pantai sepanjang 750 meter itu diharapkan bisa segera diwujudkan oleh pemerintah pusat.

“Setiap tahun abrasi mengancam rumah warga. Kami tidak ingin masyarakat terus-menerus mengungsi,” kata Junaidi cemas.

Garis pantai yang semakin terkikis membuat warga pesisir Arung Parak setiap hari dihantui rasa waswas.

Staf Khusus Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, memastikan usulan ini ditindaklanjuti serius.

“Ini bukan hanya persoalan lingkungan, tapi sudah mengancam permukiman, fasilitas publik, dan ekonomi warga,” jelas Herzaky.

Ia mengungkapkan, usulan awal yang masuk sebenarnya berada di titik lain sepanjang kurang lebih 350 meter.

Namun setelah ditinjau langsung, kawasan Desa Arung Parak ini ternyata jauh lebih mendesak untuk segera ditangani.

“Daerah perbatasan bukan halaman belakang, melainkan wajah depan bangsa. Negara harus hadir memberikan perlindungan,” tegasnya.

Keberadaan pengaman pantai menjadi benteng penting untuk mencegah daratan Sambas hilang digerus air laut.

“Ini juga untuk menjaga kedaulatan wilayah dan mendukung keberlanjutan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,” lanjut Herzaky.

Ia berjanji akan membawa dan memperjuangkan usulan mendesak ini lebih lanjut di tingkat pusat.

Pihaknya segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemda untuk menyiapkan dokumen teknis pendukung.

“Kami kawal usulan ini bersama kementerian teknis agar mendapat perhatian memadai,” janji Herzaky berkomitmen.

Ia pun berharap program yang dirumuskan nanti benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi warga.***