Sekda Pontianak Tegaskan SKM Tak Boleh Main-Main, Data Harus Valid

PONTIANAK, insidepontianak.com – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) tidak boleh asal.

Menurutnya, SKM menjadi instrumen penting karena memuat data langsung dari masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

“Karena itu, survei ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, mencerminkan kualitas pelayanan yang kita berikan,” ujarnya saat membuka evaluasi SKM Triwulan I 2026, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Amirullah menekankan pelaksanaan survei harus menggunakan metodologi yang jelas, baik melalui kuesioner maupun wawancara, serta diolah secara akurat.

“Jangan sampai ada manipulasi data. Jumlah responden harus representatif, minimal sekitar 150 orang,” tegasnya.

Meski tanpa dukungan anggaran, ia meminta seluruh perangkat daerah tetap menjaga kualitas pelaksanaan SKM dengan memanfaatkan sistem digital.

Ia juga mengingatkan penilaian PEKPPP harus dilakukan secara objektif.

“Kalau kita menilai terlalu tinggi, sementara evaluasi eksternal berbeda, itu akan menjadi catatan,” katanya.

Amirullah memastikan akan memantau langsung pelaksanaan di lapangan jika ditemukan ketidaksesuaian.

“Kalau tidak serius, akan saya tindak lanjuti,” ujarnya.

Ia juga meminta perangkat daerah segera melakukan perbaikan setelah berakhirnya Triwulan I pada 31 Maret.***