Ritaudin Soroti Ketimpangan Pembangunan di Pedalaman Kalbar, Jalan Rusak hingga MBG Belum Merata

PONTIANAK, insidepontianak.com – Anggota DPRD Kalimantan Barat, dapil Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu, Ritaudin menjaring aspirasi lewat giat reses di sejumlah titik di pedalaman Kalbar.

 Dalam reses tersebut dia menyoroti kesenjangan infrastruktur karena keterbatasan anggaran serta ketimpangan program makan bergizi gratis

Menurut Ritaudin, keterbatasan anggaran daerah menjadi penyebab utama pembangunan jalan dan jembatan di wilayah pedalaman belum berjalan sesuai harapan masyarakat. Kondisi itu diperparah oleh pemotongan anggaran yang terjadi hingga dua kali, sehingga kemampuan fiskal pemerintah daerah semakin terbatas.

"Karena kondisi keuangan daerah sekarang memang minim. Ada pemotongan anggaran sampai dua kali, sehingga kemampuan fiskal daerah untuk menangani infrastruktur, khususnya di Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, menjadi sangat terbatas," kata Ritaudin.

Ia mengatakan, masyarakat di tiga kabupaten tersebut masih berharap pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran agar pembangunan infrastruktur dapat dipercepat. Sebab, akses jalan yang memadai menjadi kebutuhan mendasar bagi warga pedalaman untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Ritaudin menambahkan, kebijakan efisiensi anggaran juga berdampak pada program pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan skala kecil di daerah.

"Kalau dulu pokir bisa membantu pembangunan jalan lingkungan, jembatan, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Sekarang hampir bisa dikatakan sudah tidak ada lagi ruang untuk itu, baik di kabupaten maupun di provinsi karena adanya pemotongan anggaran," ujarnya.

Selain persoalan infrastruktur, Ritaudin juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai belum menjangkau seluruh wilayah pedalaman Kalimantan Barat.

Ia mengaku menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang mempertanyakan mengapa hingga kini masih ada anak sekolah, ibu hamil, dan lansia di desa-desa pedalaman yang belum memperoleh manfaat program tersebut.

"Di daerah kami masih banyak yang bertanya, apa bedanya kami dengan masyarakat di kota? Kami juga punya anak sekolah, kami juga punya ibu hamil dan lansia, tetapi belum pernah menerima program MBG," katanya.

Sebagai contoh, Ritaudin menyebut Desa Poring di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Meski merupakan ibu kota kecamatan, desa tersebut disebut belum tersentuh program MBG.

Padahal, menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk menjalankan program tersebut secara nasional. Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap distribusi program agar manfaatnya benar-benar dirasakan hingga ke pelosok.

"Kalau anggaran MBG itu memang sudah dihitung untuk seluruh anak sekolah di Indonesia, lalu mengapa masih ada desa yang belum menerima? Ini yang perlu dijelaskan agar masyarakat mendapat kepastian," tegasnya.

Ritaudin berharap pembangunan di Kalimantan Barat tidak hanya berfokus pada kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah pedalaman yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan layanan pemerintah.

"Harapan masyarakat sederhana, yaitu pembangunan yang merata. Jangan sampai masih ada kesenjangan antara kota dan pedalaman dalam menikmati hasil pembangunan maupun program pemerintah," pungkasnya.(Andi)