DPRD Sanggau Soroti Dilema Air Bersih: Hentikan Penambangan Ilegal di Alur Sungai!

SANGGAU, insidepontianak.com -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau, Hendrykus Bambang, menyoroti krisis pasokan air bersih yang kian memprihatinkan di sejumlah wilayah. Kelangkaan ini dinilai makin pelik akibat rusaknya sumber air baku sungai yang tercemar oleh aktivitas penambangan liar.

Hendrykus Bambang mengungkapkan, berdasarkan hasil koordinasi pihaknya dengan Perumdam Tirta Pancur Aji dan pemerintah tingkat kecamatan, sejumlah kecamatan kini berada dalam situasi yang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

"Ada beberapa titik kecamatan yang kita lihat memang sudah sangat kesulitan dalam pemenuhan air bersih. Sementara sumber air bersihnya sendiri, kita tidak mendapatkan tempat yang betul-betul layak dianggap bersih. Nah, itu kan satu dilema. Begitu kita akan memberikan suplai air bersih, tetapi kita tidak punya sumbernya," ujar Hendrykus Bambang, Selasa (15/9/2026).

Ia menegaskan, kondisi keterbatasan sumber air ini menjadi tantangan besar. Untuk itu, ia mendesak adanya langkah tegas lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan TNI guna memberikan imbauan serta penertiban kepada oknum masyarakat yang masih beraktivitas di sektor pertambangan sepanjang bantaran atau alur sungai.

"Masyarakat yang masih bekerja di sektor pertambangan di bantaran sungai atau jalur sungai, mohon berhenti. Dengan kondisi air seperti ini tidak memungkinkan. Kita lebih butuh airnya daripada emasnya. Kita amankan dulu alur sungai itu," tegasnya.

Menurut Bambang, tanpa adanya perlindungan terhadap alur dan sumber air sungai, PDAM pun tidak akan mampu berbuat banyak untuk mengolah dan mengalirkan air layak konsumsi.

Terkait dengan langkah penanganan jangka pendek, DPRD telah berkoordinasi untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan parah. Kendati demikian, Bambang mengingatkan agar kualitas air bantuan yang disalurkan benar-benar dipastikan kebersihannya.

"Sumber airnya juga harus jelas. Jangan sampai kita suplai bantuan air bersih, ternyata airnya tidak bersih juga," imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Hendrykus Bambang mengajak seluruh pihak untuk menyadari bahwa krisis kekeringan dan ketersediaan air merupakan tanggung jawab bersama, lepas dari batasan kewenangan instansi mana pun.

"Sumber air itu tolong diamankan. Masyarakat juga harus punya kesadaran, janganlah mengeksploitasi sungai sampai berakibat sungai tidak lagi jernih, tidak bisa dikonsumsi, serta tidak bisa digunakan untuk mandi, memasak, dan kebutuhan lainnya," pungkasnya. (*)