10 Isu Strategis Kota Pontianak di RKPD 2025

PONTIANAK, insidepontianak.com – Akan jadi prioritas dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak sebesar Rp2,130 Triliun.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian memaparkan sepuluh isu strategi kota dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025. 

Strategi-strategi tersebut diantaranya, menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, menurunkan angka stunting, mengurangi tingkat kemiskinan terbuka, mengendalikan inflasi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan UMKM, meningkatkan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan drainase. persampahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

“Termasuk penataan ruang kota yang lebih baik, serta ditopang dengan tatakelola pemerintahan yang baik,” kata Ani, usai membuka Musrenbang RKPD Kota Pontianak 2025 di Aston Hotel, Rabu (12/3/2024).

Ani menjelaskan, rencana kerja ini akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Dokumen perencanaan tahunan tersebut memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun yang dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

“Temanya pemantapan kolaborasi untuk pembangunan ekonomi inklusif menuju peningkatan produktivitas dan kesejahteraan,” jelasnya.

Ia menjabarkan, RKPD tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak tahun 2024-2026. 

Di mana ada empat tujuan pembangunan utama. Pertama, meningkatnya kualitas hidup manusia yang berkesetaraan. Kedua, peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib. 

Ketiga, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terakhir, terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan.

“Dari data kami, usulan tentang infrastruktur oleh masyarakat masih mendominasi. Untuk jadi perhatian kami sebelum membangun sebuah infrastruktur adalah kumpulan ketika hujan dan pasang udara. Mudah-mudahan di tahun 2025 sudah berkurang,” katanya.

Pj Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson mengapresiasi upaya Pemkot Pontianak dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim. 

Bahkan menurut data yang dimiliki, angka kemiskinan ekstrim di Kota Pontianak sudah mencapai angka nol. Tetapi perlu diupayakan pula untuk masyarakat yang tergolong hampir miskin dan berisiko miskin.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak mencapai 81,63 persen, pencapaian ini sangat tinggi. Ini harus kita tingkatkan, khususnya dari peningkatan sektor pendapatan masyarakat,” tuturnya.

Harisson menyampaikan, rata-rata jumlah pengeluaran masyarakat Kota Pontianak dalam pertahun sudah mencapai Rp15 juta. Angka ini harus didorong untuk memenuhi syarat-syarat negara maju pada tahun 2045.

“Karena untuk menjadi negara maju, per orang harus menerima gaji minimal Rp15 juta,” imbuhnya.

Upaya lain untuk meningkatkan IPM adalah menekan angka kemiskinan terbuka. Harisson menerangkan, Kota Pontianak harus ramah investasi. Artinya, setiap perizinan usaha harus dipermudah kemudian pengembangan UMKM.

“Di Kota Pontianak pembangunan infrastrukturnya sudah baik, tinggal bagaimana pada saat hujan terkumpul perlu kita perbaiki,” tutupnya. ***