Wapres Ma'ruf Amin Kukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kalbar

PONTIANAK, insidepontianak.com - Wapres RI Ma'ruf Amin didampingi Pj Gubernur Kalbar Harisson mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (27/3/2024).

Wapres RI Ma'ruf Amin mengapresiasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS sebagaimana sesuai dengan ajaran Islam bahwa penerapan syariah wajib dan menjadi sarana penebar rahmat karena syariah adalah kebaikan.

Dijelaskan Wapres RI Ma'ruf Amin bahwasannya sifat ekonomi syariah tidak inklusif melainkan untuk semua masyarakat tidak hanya untuk orang Islam saja.

Terbukti berkembang di Eropa dan negara mayoritas non muslim seperti penggunaan produk syariah dari semua kalangan yang merasakan manfaat bahkan London sebagai pusat syariah dan di Korea memproduk utama kosmetik halal dan di Cina Jepang dan di Australia Brazil termasuk Singapur mulai mengembangkan keuangan syariah,” ungkap Wapres di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (27/3/2024).

Menurutnya melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS yang telah dibentuk di 26 provinsi dan akan menjadi 27 provinsi diminta dapat mengelola wilayah yang bernafaskan daerah syariah.

“Tentunya agar dapat memberikan nilai tambah dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia dan Kalbar,” jelasnya.

 jika daya hidup halal menjadi trend dan diminati maka harus lebih giat mengembangkan agar dapat dinikmati lapisan masyarakat. Halal terbesar bukan di Indonesia tetapi di Korea tetapi ingin menjadi negara produsen halal terbesar di dunia.

Diakuinya pengembangan keuangan ekonomi harus selaras dengan potensi SDA seperti kelapa sawit kelapa bauksit dan lainnya. 

“Posisi geografis menempatkan Kalbar sebagai beranda negara dan berpotensi besar di sektor perdagangan dan parisiwsata lintas negara,” tuturnya.

Pj Gubernur Kalbar Harisson menegaskan dengan kehadiran Wapres RI Ma'ruf Amin akan membangkitkan semangat membangun daerah menjadi lebih maju.

“Dengan terbentuknya nasional KDEKS menaruh harapan kolaborasi dengan tim percepatan keuangan daerah Kalbar yang menyasar program akselerasi mendukung pencapaian indeks inklusi keuangan hingga 94 persen,” kata Harisson.

Dengan terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS diharap menyasar keuangan UMKM dan masyarakat lintas kelompok.

“Saya mengapresiasi KDEKS membangun ekosistem ekonomi keuangan daerah di seluruh Indonesia dan terus bersinergi dengan RPJPM melalui pengarus utama perekonomian syariah,” urai Harisson lagi. ***