Pj Sekda Kalbar Sampaikan Usulan KUA PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2024

6 Agustus 2024 20:53 WIB
Pj Sekda Kalbar Mohammad Bari menghadiri rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalbar M Kebing L bersama Wakil Ketua DPRD Kalbar lainnya, serta turut dihadiri jajaran Kepala OPD dilingkungan Pemprov Kalbar.

PONTIANAK, insidepontianak.com - Penyampaian Nota Penjelasan terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Nota penjelasan tersebut akan dibahas oleh Anggota DPRD Provinsi Kalbar bertempat di Aula Balairungsari Kantor DPRD Kalbar, Selasa (6/8/2024).

Pj Sekda Kalbar Mohammad Bari menghadiri rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalbar M Kebing L bersama Wakil Ketua DPRD Kalbar lainnya, serta turut dihadiri jajaran Kepala OPD dilingkungan Pemprov Kalbar.

Pj Sekda Kalbar Mohammad Bari menyampaikan bahwa sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun  2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Perubahan APBD dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan  Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan  DPRD. 

Selanjutnya dalam rancangan Perubahan KUA dan.Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 ini tersaji informasi mengenai perubahan capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara APBD, yang diantaranya mencakup Perubahan kerangka ekonomi makro daerah, Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD dan Kebijakan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. 

Adapun pokok-pokok Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut Pertama yakni Perubahan kerangka Ekonomi Makro Daerah. 

Tahun 2024 merupakan Tahap Pemantapan, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah. 

Tahap ini sebagai upaya mempertajam arah pembangunan khususnya arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam ketercapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Target indikator Makro Pembangunan Tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam RPD Tahun 2024-2026.

Kedua menurutnya yakni Asumsi Dasar yang digunakan dalamPerubahan APBD asumsi yang digunakan dalam proyeksi indikator ekonomi Kalimantan Barat tahun 2024 berasal dari faktor eksternal dan domestik. 

Dengan target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat berkisar 5,19 persen, ditargetkan laju inflasi mencapai 1,5 sampai 3,5 persen. 

Ditambah pula  dengan asumsi tambahan sesuai karakteristik wilayah Kalimantan Barat yang dianggap berpengaruh pada  perekonomian yaitu harga Tandan Buah Sawit (TBS) Rp.1.500,- sampai Rp.3.000,- per kg.  

Prospek pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 yang  optimis memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran  pembangunan. 

"Harapan dari pertumbuhan ekonomi  kedepannya dapat membawa dampak baik pula terhadap Indeks  Pembangunan Manusia, juga berkontribusi positif terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Angka Kemiskinan," terangnya.

Ketiga, terkait Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Yang mana pendapatan untuk Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan mengalami Peningkatan sehingga pendapatan ditargetkan semula sebesar Rp. 6,3 triliun) menjadi Rp6.4 triliun. 

"Jadi, pada tahun 2024 ini telah terjadi beberapa perubahan, perubahan pendapatan ditahun 2024 ini mengalami peningkatan yang sebelumnya 6,3 triliun, sekarang 6,4 triliun. Belanja juga mengalami perubahan target sebelumnya 6,7 triliun turun  menjadi 6,6 triliun," ujar Mohammad Bari saat ditemui usai paripurna tersebut. 

Kemudian sisi lain Pemprov Kalbar juga ada di beberapa target indikator yang harus kita capai tahun 2024-2026 antara lain itu pertumbuhan ekonomi diprediksi tumbuh sekitar 5,19 persen, IPM pada angka 70,98 poin, kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sekitar 4,30 persen. Kemudian untuk angka kemiskinan kisaran 6,55 persen.

“Kita akan selalu berusaha mengejar dan mengoptimalkan agar selalu terjadi penurunan pengangguran terbuka," ucapnya.

Perlu diketahui bahwa di tahun 2024, Pemprov Kalbar baru saja mendapatkan penghargaan dari Kemendagri dalam hal pengendalian inflasi terbaik. 

“Terimakasih atas kinerja dan kontribusi semua pihak dan alhamdulillah kita berhasil berada di posisi 6 nasional, dengan inflasi terendah," pungkasnya. ***


Penulis : Dina Prihatini Wardoyo
Editor : Dina Prihatini Wardoyo

Leave a comment

jom

Berita Populer

Seputar Kalbar